Pada tahun 2003, tim reporter investigasi dari U.S. News and World Report menyelidiki penyebab beberapa perguruan tinggi beralih kembali ke program GSL, dan hal ini berkaitan dengan kepentingan politik dan keuangan.
Pada tahun 2007, program Direct Loan semakin ditinggalkan dan mencapai porsi terendah sejak dimulainya program ini di tahun 1990an. Namun tren ini berbalik di tahun 2008 ketika terjadi gangguan pasar kredit yang meluas dan mengancam kemampuan banyak pemberi pinjaman swasta untuk memberikan pinjaman.
Sebagai dampaknya, sekolah-sekolah yang sebelumnya berpartisipasi dalam program GSL beralih ke program Direct loans. Volume program Direct loans mulai meningkat pada tahun 2008.
Pada Mei 2008, Kongres dan Presiden George W. Bush memberlakukan program sementara yang memungkinkan Departemen Pendidikan AS membeli pinjaman bergaransi yang diberikan oleh pemberi pinjaman swasta. Dalam hal ini, GSL memiliki karakteristik yang lebih mirip dengan Direct loan.
Memasuki pemerintahan Presiden Barack Obama di tahun 2010an, Presiden mengusulkan kepada Kongres agar semua pinjaman mahasiswa dilakukan melalui program direct loan. Pada tahun yang sama, Kongres meloloskan usulan Presiden. Kantor Anggaran Kongres memperkirakan penghematan sebesar $68,7 miliar selama sepuluh tahun ke depan.
Masalah Gagal Bayar
Kemudahan akses mendapatkan pinjaman mahasiswa nampaknya mendorong peningkatan biaya pendidikan dalam beberapa puluh tahun terakhir. Biaya pendidikan terus meningkat dan secara otomatis nilai utang juga menjadi meningkat dan memperbesar potensi gagal bayar. Terlebih dengan adanya sistem bunga yang menambah beban pelunasan pinjaman.
Menurut data dari Federal Reserve dan Departemen Pendidikan AS, pada tahun 2021 sekitar 42 juta peminjam memiliki total utang lebih dari US$1,6 Triliun, Menurut Institute for College Access and Succes pada tahun 2020 rata-rata nilai pinjaman per orang sebesar US$30.000 (sekitar Rp 486 juta dengan kurs saat ini). Bahkan, sekitar 7% dari total peminjam pinjaman mahasiswa memiliki utang lebih dari US$100,000 (sekitar Rp 1,6 miliar).
Pada akhir tahun fiskal 2020, Departemen Pendidikan AS melaporkan sekitar 7,9 juta peminjam pinjaman mahasiswa dari pemerintah (belum termasuk dari swasta) berada dalam status gagal bayar, dengan jumlah total utang sekitar $185 miliar.
Pemerintah AS dan lembaga keuangan terus berusaha untuk menangani masalah gagal bayar pinjaman melalui berbagai inisiatif, termasuk dengan penghapusan utang (loan forgiveness). Sejak awal pandemi, pemerintahan Trump dan Biden melakukan penghapusan utang sebesar $292 miliar (81% dilakukan di masa pemerintahan Biden) dan ini menjadi beban fiskal yang sangat besar.
Presiden Joe Biden selanjutnya mencanangkan program keringanan student loan, namun rencana ini ditunda karena proses hukum (ditolak oleh Mahkamah Agung AS). Program ini dianggap tidak adil karena tidak dapat mengatasi masalah peningkatan biaya pendidikan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
