Skema ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya biaya pendidikan tinggi di AS, sementara skema GSL memiliki batasan plafon pinjaman.
PSL menjadi semacam pinjaman tambahan untuk dapat menutup kekurangan dari biaya pendidikan yang terus meningkat. PSL menawarkan tingkat bunga yang lebih tinggi dari GSL karena pinjaman ini tidak dijamin oleh pemerintah.
Penerapan GSL yang meniru konsep mortgage membuat kuatir ekonom karena pemerintah belum mempertimbangkan biaya jangka panjang yang mungkin timbul.
Baru di tahun 1990 melalui UU Rekonsiliasi Omnibus, ditetapkan regulasi bahwa semua program pinjaman dari pemerintah harus memperhitungkan seluruh pengeluaran dan pendapatan jangka panjang dan harus mempunyai perkiraan "biaya subsidi", yaitu sejumlah uang yang perlu disisihkan untuk menutupi biaya yang ditanggung pemerintah selama umur pinjaman.
Secara umum, masa pembayaran pinjaman mahasiswa berlangsung antara 10 hingga 30 tahun. Standard Repayment Plan (rencana pembayaran standar) menargetkan pelunasan pinjaman dalam waktu 10 tahun, sementara Extended Repayment Plan (rencana pembayaran diperpanjang) memungkinkan pelunasan pinjaman dalam waktu hingga 25 tahun.
Direct Loans dan Dinamika Politik
Pada tahun 1992, Pemerintah memperkenalkan skema baru, yaitu Direct loans, dimana Departemen Pendidikan AS langsung memberikan pinjaman kepada pelajar tanpa melalui institusi perbankan.
Direct loans diyakini semua badan anggaran pemerintah dan audit lebih hemat biaya, lebih murah bagi peminjam, dan lebih mudah digunakan oleh kampus. Penerapan dilakukan secara bertahap dimulai dengan perguruan tinggi yang secara sukarela berpartisipasi.
Namun pada tahun 1994, kepemimpinan baru Partai Republik di Kongres menargetkan penghapusan Direct loans meskipun banyak pejabat perguruan tinggi dan universitas yang merasa tidak puas dengan GSL dan lebih optimis terhadap skema baru tersebut. Akhirnya, ppemimpin kongres membatalkan rencana tersebut untuk sementara waktu.
Baru pada tahun 1997 melalui Omnibus Consolidated Appropriations Act, Departemen Pendidikan dilarang untuk mendorong atau mewajibkan perguruan tinggi beralih dari GSL ke Direct loans.
Pihak yang mengambil keuntungan dari skema GSL dapat menggunakan sumber daya mereka yang besar untuk menarik atau mempertahankan perguruan tinggi agar tetap menggunakan skema GSL, sedangkan program Direct Loan tidak diperbolehkan untuk melakukan hal tersebut.
