Penegakan atas Hak Konstitusional Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang Terderogasi di Era Pandemi

budaya dan ekonomi yang berkaitan dengan hak ulayat, maka pemerintah harus menghormati, melindungi dan memenuhi hak Ulayat dan melakukan penegakan hukum bagi yang melakukan pelanggaran terhadap hak Ulayat tersebut.

Untuk menjamin Hak Ulayat masyarakat hukum adat, maka dapat mengacu pada konstruksi paradigma Eegene Ehrlich dalam konsepsi living law yang menyatakan bahwa setiap masyarakat terdapat aturan-aturan hukum yang hidup. Hukum yang terlahir dari daerah tersebut dapat dianggap sebagai 

hukum sosial yang dapat diberlakukan, dalam artian bahwa hubungan hukum ditandai baik faktor sosial maupun faktor ekonomi. Faktor sosial ini dapat melahirkan hukum yang termasuk didalam dunia pengalaman manusia yang dapat dijadikan sebagai ide normative atau hukum yang dapat diberlakukan. 

Kenyataan dalam keberadaan faktor sosial dapat juga dilihat dari aspek ekonomi yang dimana ekonomi menjadi basis kehidupan manusia, sehingga ekonomi dapat menentukan aturan kehidupan. 

\Unsur solusi yang harus dibangun pemerintah guna menjamin keberlakuan Hak Ulayat masyarakat hukum adat, dalam pengelolaan hak atas tanah seharusnya diatur lebih lanjut dalam perundang-undangan. Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h menyatakan bahwa hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut 

diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53 UUPA. Interpretasi tersirat dalam aturan tersebut, maka sudah selayaknya pengaturan mengenai hak Ulayat beserta penjelasannya harus setingkat dengan undang-undang.