Kartu Daur Tani: Inovasi Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Limbah Pertanian untuk Mendorong Ekonomi Sirkular menuju Indonesia Emas 2045

Tidak semua daerah memiliki fasilitas pengelolaan limbah yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran. 

3. Koordinasi Antarlembaga

Sinergi antar lembaga pemerintah dan sektor swasta bisa menjadi kendala. Dibutuhkan kerangka kerja yang jelas untuk memastikan koordinasi yang efektif.

 

Kartu Daur Tani merupakan langkah strategis dalam mendukung ekonomi sirkular di sektor pertanian. Dengan dasar hukum yang kuat, program ini berpotensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan melestarikan lingkungan. Implementasi Kartu Daur Tani bukan hanya solusi untuk pengelolaan limbah pertanian, tetapi juga investasi untuk masa depan Indonesia yang lebih hijau dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang solid dari semua pihak dan Komunita kita bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang berdaya saing dan ramah lingkungan.

 #UangKita untuk Masa Depan Indonesia.

Referensi:

Bappenas (2021). Laporan Ekonomi Sirkular di Indonesia

FAO (Food and Agriculture Organization). Agricultural Waste Management Practices (2020)

Kementerian Keuangan (2023). Kebijakan Fiskal untuk Mendukung Ekonomi Berkelanjutan

Kementerian Pertanian RI (2022). Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani melalui Teknologi dan Inovasi