Pemerintah keberatan dengan perlunya pemindahan ibu kota sebagai berikut: Pertama, Jakarta tidak memiliki kapasitas berlebihan dalam hal kepadatan penduduk, polusi, ketersediaan air, transportasi, dan lainnya) tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi ibu kota. Kota-kota yang lebih aman dan rentan terhadap bencana alam (gempa bumi, banjir, dan lainnya). Kemudian, Jawa dan dalam kerangka pembangunan egaliter di luar Jawa, saat ini juga sedang dibahas sebagai model pembangunan yang berpusat di Indonesia.
Namun, tidak semua argumen ini cukup kuat. Untuk pertama kalinya, tampaknya pemerintah berusaha menghindari upaya mengatasi tantangan yang dihadapi Jakarta. Dan tidak jelas apakah masalah Jakarta akan selesai sampai mereka pindah. Kedua, apakah pemerataan pembangunan adalah alasannya. Memang, sejak tahun 2001, pemerintah telah menerapkan kebijakan dan perangkat seperti otonomi desentralisasi dan desentralisasi keuangan melalui Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, yang bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di luar Jawa dan Jawa.
Selain itu, metode pembangunan yang berpusat di Indonesia bukan sekadar retorika yang mudah diterjemahkan. Hanya dengan memindahkan ibu kota, Indonesia sebagai pusat seharusnya menjadi konsep pembuat kebijakan membuat semua kebijakan dan rencana pembangunan untuk mencapai keadilan sosial terkait rencana pengembangan wilayah yang relevan.
Dampak sosial dari tren migrasi akibat perilaku migrasi pekerja yang tinggal di Jawa Barat dan bekerja di DKI Jakarta akan terus berlanjut. Meski beberapa pekerja di posisi pejabat pemerintah pusat pindah ke ibu kota baru. Mengingat jumlahnya lebih banyak, komuter bekerja lebih banyak di sektor swasta daripada di sektor swasta.
Perjalanan panjang di tempat kerja membuat para komuter tidak punya banyak waktu untuk bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar mereka. Rendahnya kohesi sosial masyarakat pinggiran Jakarta terlihat dari ketidakpedulian anggota masyarakat terhadap warga lain di lingkungan sekitarnya.
Efek terburuk dari kohesi komunitas tingkat rendah dapat dimanfaatkan oleh individu yang tidak bertanggung jawab seperti teroris untuk melakukan rencana aksi selama penyelesaian komunitas di Bekasi dan Depok.
Dari segi ekonomi, migrasi berdampak positif bagi daerah tujuan dan berdampak negatif bagi daerah tertinggal. Perpindahan sejumlah pejabat pusat di Jawa Barat secara tidak langsung berdampak pada kegiatan ekonomi terkait kegiatan perjalanan wisata, termasuk penurunan permintaan transportasi. Penyedia layanan makanan dan minuman (restoran di sekitar kantor) dan tempat tinggal di wilayah sasaran.
Janji pemindahan ibu kota ke Indonesia bagian timur ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan Indonesia dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan, serta menciptakan ibu kota baru yang sesuai dengan identitas negara. Secara khusus, lokasi utama yang ditetapkan oleh IKN baru terletak di dua kabupaten administratif: Penajem Paser Utara (PPU) dan Kutai Kertanegara (KuKar), dan ibu kota baru memiliki lima visi yang melambangkan identitas nasional. Ini adalah kota yang cerdas, hijau, indah dan berkelanjutan. Modern dan memenuhi standar internasional Tata kelola yang efisien dan efektif dan kekuatan pendorong untuk kesetaraan ekonomi di Timur.
Alasan pemindahan ibu kota untuk pembangunan mempersempit tujuan pemindahan ibu kota. Hal ini hanya terbatas pada pencapaian pemerataan pembangunan, dan pemerintah dituntut untuk melakukan pemerataan pembangunan dalam konteks desentralisasi saat ini antara pemerintah dan pemerintah daerah. Hal ini menjadikannya peluang ideal untuk menciptakan perangkat kebijakan yang mendukung pemerataan pembangunan melalui desentralisasi dan otonomi daerah, tanpa menunggu transfer modal.
Dari pemahaman tersebut, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek dalam rencana pemindahan ibu kota. Sehingga pemindahan ibu kota yang kompleks dan sistematis tidak terbatas pada pemindahan pemerintah federal sesuai dengan pedoman perencanaan pembangunan masa depan. Namun juga membawa semangat perubahan dan tekad untuk mewujudkan birokrasi administrasi yang profesional sesuai dengan prinsip-prinsip good governance untuk meningkatkan segala aspek operasionalnya.
Penilaian kondisi sosial dan budaya di ibu kota baru nanti terkait keanekaragaman budaya meningkat tidak hanya secara etnis, tetapi juga secara ekonomi dan pendidikan. Ini mengarah pada ekspansi perkotaan dan munculnya kota-kota besar. Adanya suku bangsa dan simbol nasional di ibukota serta keutuhan budaya lokal, terbukanya peluang usaha dan lapangan kerja yang dapat menimbulkan konflik sosial antar pelaku usaha.
