Lembaga Sensor Film: Dari Tuduhan "Tukang Mutilasi" sampai Kampanye Sensor Mandiri

Aturan sensor mandiri yang memberi kebebasan pembuat dan penonton film untuk membuat dan menonton film secara utuh tanpa pemotongan, tentu memerlukan perubahan undang-undang dan kode etik penyensoran untuk dapat mengimplementasikan sensor mandiri yang benar-benar bebas secara utuh pada film-film yang tayang di bioskop.

Pada acara webinar Brawijaya Movie Day (10/10) Ketua LSF, Rommy Fibri Hardianto mengatakan bahwa LSF yang sekarang tidak seperti dulu yang asal potong, asal gunting, namun lebih 'demokratis' dalam melakukan penyensoran. 

Selain memberikan kebebasan penonton untuk memilih tontonannya, lewat gerakan Sensor Mandiri, LSF juga memberi kebebasan kepada para pembuat film untuk menyensor filmnya sendiri. 

Rumah produksi memberikan permintaan kategori rating usia untuk film mereka sebelum LSF melakukan screening, lalu pihak LSF akan memberikan beberapa catatan adegan tertentu yang harus dipotong, dan menyerahkannya kepada pihak rumah produksi untuk diedit ulang. 

Sebelum itu, LSF akan melakukan diskusi dengan pihak rumah produksi setelah selesai menonton dan membuat catatan tentang adegan-adegan yang harus dipotong. Dari pihak rumah produksi pun boleh memberikan argumen jika adegan yang tercatat oleh LSF merupakan adegan yang vital dan punya konteks yang penting untuk keseluruhan cerita. 

Hal tersebut dilakukan setelah banyaknya kritik yang menganggap LSF memotong secara asal tanpa pertimbangan konsep, konten, dan konteks dari film yang disensor. 

Proses penyensoran yang sekarang memang lebih 'demokratis' ketimbang proses penyensoran yang dulu asal potong, asal penggal, asal mutilasi habis secara sepihak oleh lembaga penyensoran.

Namun pada akhirnya, semua mekanisme penyensoran tetap berada di bawah undang-undang dan kode etik penyensoran, sineas tanah air dituntut wajib untuk 'tunduk' kepada aturan mainnya. Ya kesimpulannya, sineas lokal tetap harus main aman, ya?