Digitalisasi Pengawasan KPK, Optimalisasi Peran dalam Penanggulangan Korupsi pada Sumber Daya Alam

Nama: Fathul Bari, M.Pd

Pembukaan

Indonesia, sebagai negara yang kaya sumber daya alam (SDA), menghadapi tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan dan integritas pengelolaan SDA. Kekayaan ini seharusnya menjadi aset utama pembangunan, namun seringkali korupsi yang terjadi memperburuk kerusakan lingkungan, merusak ekosistem dan memperbesar kesenjangan sosial. 

Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat penting untuk memastikan pengelolaan SDA yang baik, transparan dan akuntabel. Meskipun KPK telah melakukan berbagai upaya, tantangan besar tetap ada, termasuk keterlibatan aktor berkuasa dan jaringan korupsi yang kompleks. Oleh karena itu, optimalisasi peran KPK dalam pemberantasan korupsi di sektor SDA sangat krusial untuk menjamin pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Lingkungan hidup menjadi salah satu dari sembilan target utama dalam pembangunan nasional tahun 2015-2019. Berdasarkan buku I RPJMN, terdapat tiga target utama yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Pertama, terkait dengan ekonomi, yaitu meningkatkan ketahanan air. Kedua, terkait lingkungan, yakni melalui rehabilitasi hutan dengan target 750 ribu hektar. Ketiga, terkait dengan peningkatan produksi perikanan dan kelautan.[1] Hal ini tentu memiliki keterkaitan dengan keberlanjutan Sumberdaya Alam.

Korupsi di sektor SDA menjadi masalah serius yang menghambat pembangunan di Indonesia, merugikan keuangan negara dan berdampak negatif terhadap lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. Sebagai upaya memberantas korupsi di sektor ini, KPK telah mengembangkan berbagai strategi dan alat seperti Monitoring Centre for Prevention (MCP) dan Jaringan Pencegahan Korupsi (JAGA). Esai ini akan membahas bagaimana optimalisasi peran KPK melalui MCP dan JAGA dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi di sektor SDA.

 

Pembahasan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memainkan peran penting dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam (SDA), yang berdampak merugikan bagi ekonomi, lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. 

Melalui alat seperti Monitoring Centre for Prevention (MCP), KPK memantau dan mengevaluasi pengelolaan SDA secara real-time, mengidentifikasi potensi risiko korupsi dan memberikan rekomendasi kebijakan. Korupsi di sektor ini tidak hanya menyebabkan hilangnya pendapatan negara, tetapi juga mendorong eksploitasi berlebihan yang merusak lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat lokal.