Mohon tunggu...
Fathan Mubina
Fathan Mubina Mohon Tunggu... Asisten Pribadi - Pelajar

Bios-Theoretikos | S1 Ilmu Politik Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta | "Paid for with pride and fate" | E-mail: fathanm96@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

UU Cipta Kerja dalam Dominasi Oligarki: Memahami Arti, Melacak Implikasi

21 Oktober 2020   19:31 Diperbarui: 15 November 2020   01:30 973
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Kita mampu meyakini bahwa banyak pernyataan terkait keluh kesah akan problem demokrasi elektoral yang memicu biaya politik yang tinggi. Pada akhirnya para politisi mengundang atau melibatkan para 'pemodal' untuk membantu dalam mendapatkan kekuasaan dengan bantuan material. 

Namun bagaimanapun, pada saat yang sama mereka menyadari hal tersebut sebagai sebuah keharusan dalam mendapatkan jabatan politik. Logis dengan menyatakan 'tidak ada pilihan lain' untuk menangguhkan nasibnya pada para pemodal. Pandangan ini bukanlah hal yang baru, namun sepenuhnya bisa dianggap benar. 

Beberapa pengamat melihat keterlibatan oligark dilatarbelakangi oleh biaya politik yang tinggi, terlebih beberapa partai politik selalu menuntut harga yang sangat tinggi dengan menjanjikan suara yang menguntungkan bagi bakal-calon. 

Akan tetapi pengamat lain berpandangan bahwa para oligark yang mencari perlindungan dalam mempertahankan kekayaan material dengan membangun relasi dengan politisi. Karena hal tersebut regulasi antara oligark dan politisi menjadi sebuah keharusan yang berujung pada hubungan timbal balik. 

Politisi membutuhkan para oligark untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan, begitupun sebaliknya para oligark membutuhkan politisi atau pemerintah (eksekutif / legislatif) untuk meloloskan hukum yang melindungi harta mereka. Pertama-tama kita harus membedah fenomena dominasi yang dilakukan para oligark dan secara lebih mendalam dimulai dari beragam penjelasan terkait hal tersebut.

Oligarki yang dimaknai sebagai sebuah sistem politik dengan basis teoritis neo-Marxism yang strukturalis dan juga terdapat dalam tipologi Aristoteles "kukuasaan sekelompok kecil" (rule of the few) bukanlah oligarki yang dimaksud dalam tulisan ini.

Oligarki yang dimaksud merujuk pada aspek sosiologis (basis pemikiran Weberian) memberi pemahaman bahwa ada distribusi dan redistribusi kekuasaan yang dilakukan oligark untuk mendominasi pemerintah yang bersumber pada kekayaan material. Dengan menyesuaikan teori sumber daya politik, oligark didefinisikan secara konsisten di berbagai konteks politik dan periode sejarah. 

Oligark (oligarch) adalah pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya. 

Hanya oligark yang mampu menggunakan kekayaan untuk mempertahankan kekayaan. Sepanjang sejarah, harta dan pendapatan para oligark telah mendatangkan berbagai ancaman, termasuk terhadap hak milik pribadi sebagai konsep atau lembaga. 

Dalam lintas zaman, dinamika politik utama oligarki berkisar seputar sifat-sifat ancaman-ancaman itu dan bagaimana oligarki mempertahankan kekayaan dari ancaman-ancaman itu. 

Pertahanan kekayaan untuk oligark memiliki dua komponen mendasar-pertahanan harta (property defense, mengamankan klaim dasar atas kekayaan dan hak milik) dan pertahanan pendapatan (incume defense, menjaga sebanyak mungkin pendapatan laba dari kekayaan di dalam kondisi hak milik yang aman). 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun