Studi Kasus Korupsi Besar di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Politik

Dapat kita ketahui bahwa ternyata aset dari perusahaan itu sendiri tidak cukup untuk memenuhi Rasio Solvabilitas yang nantinya berdampak buruk dan fatal. Akibat dari hal tersebut, Jiwasraya memiliki ekuitas negatif yang bernilai puluhan triliun, sekitar 25 triliun lebih ditambah permasalahan lain yang tercatat sebesar 15 triliun lebih. 

Pada akhirnya, baru dilaporkan terjadinya kecurangan pada Jiwasraya dalam bagian laporan keuangan yang tidak transparan dan jujur. Hal tersebut ditangani oleh kementerian BUMN yang pada akhirnya dilaporkan ke Kejaksaan Agung. Selain itu, muncul juga kasus dugaan korupsi pada perusahaan asuransi itu setelah dilakukan penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. 

Dinyatakan bahwa selain terdapat kasus dugaan korupsi,  muncul pernyataan Jiwasraya menempatkan hasil investasi dari luar sebesar 95 dana kepada banyak tempat yang memiliki resiko kerugian tinggi. Hal tersebut berimbas kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang harus terus memantau, mengontrol, dan menangani kasus korupsi yang ada dalam perusahaan tersebut karena memang jumlahnya sangat besar hingga sangat merugikan negara. 

Proses selama tindakan korupsi ini berlangsung diduga para pelaku telah merekayasa laporan keuangannya sehingga terdapat laporan keuangan yang janggal dan tidak transparan. Dibalik itu semua, terdapat 10 nama yang diduga sebagai pelaku korupsi dalam Jiwasraya. 

Pihak-pihak yang terlibat cukup banyak sehingga media massa pun langsung mengabarkan bahwa ini merupakan kasus korupsi terbesar yang sangat merugikan negara Indonesia. Dengan terjadinya kasus korupsi tersebut juga menyebabkan kerugian pada nasabah yang sudah mempercayakan dana mereka kepada negara dan berimbas juga terhadap negara. Kasus tindakan korupsi Jiwasraya ini merupakan salah satu kasus pencucian uang terbesar di Indonesia karena melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Dilansir dari berita Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, para pelaku dari kasus tindakan korupsi Jiwasraya ini telah terpidana dan divonis penjara seumur hidup. Aset sitaannya mencapai belasan triliun rupiah yang seharusnya milik negara. Kepala Negara juga menyatakan bahwa tidak hanya kasus korupsi Jiwasraya saja yang memiliki kerugian luar biasa bagi negara Indonesia dan sudah ditangani oleh aparat penegak hukum, beberapa kasus korupsi besar juga telah ditangani secara serius. 

Kasus tindakan korupsi ini juga mempengaruhi terbentuknya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia, Presiden juga mengatakan bahwa Indonesia harus bisa menangani kasus korupsi lebih baik lagi demi memberantas kasus korupsi yang berdampak pada negara dan seisinya. Jika kita menganalisis lebih dalam lagi, kasus Jiwasraya ini secara spesifik berdampak pada kondisi pasar modal Indonesia. Seperti terjadinya perosotan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sehingga transaksi dari investor pun mengalami penurunan yang pesat. Setelah kejadian tersebut, 

Presiden menyatakan dengan tegas mengenai penindakan kasus korupsi yang dapat berdampak besar bagi negara ini. Tidak hanya didasarkan oleh peristiwa hukum yang marak dibicarakan luarnya saja, namun peristiwa ini juga harus ditindaklanjuti dan ditangani secara serius agar terbentuknya nilai fundamental yang nantinya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini juga dapat dijadikan pelajaran untuk membentuk moral masyarakat Indonesia yang lebih baik lagi, khususnya bagi generasi penerus bangsa.  

Oleh karena itu, kasus tindakan korupsi ini disebabkan oleh kebebasan yang disalahgunakan. Bagi perspektif ekonomi politik itu sendiri, dalam negara Indonesia mungkin dapat disebut dengan kebebasan di bawah demokrasi. Dengan membuka peluang bagi masyarakat untuk melakukan kebebasan dalam hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi yang dapat berakibat fatal. Dapat diketahui bahwa tindakan korupsi ini dapat dianggap sebagai efek samping dari kebebasan dibawah demokrasi yang diterapkan di Indonesia. 

Dari satu kasus korupsi yang telah dijelaskan diatas, hal tersebut dipengaruhi oleh kebebasan demokrasi yang disalahgunakan serta efek dari kapitalisme yang berada di Indonesia. Pada kalangan politisi, biasanya dengan menggunakan kekuasannya mereka memerlukan semacam dana atau biaya untuk memenuhi seluruh kegiatan politik yang diinginkannya, maka disitulah para pengusaha berperan sebagai tempat untuk memenuhi keinginan politik dari para politisi yang pada akhirnya aspek ekonomi dan politik saling berhubungan. 

Contohnya dalam tindakan  korupsi secara umum dipandang sebagai hasil dari akumulasi kapitalisme, demokrasi yang gagal atau yang disalahgunakan. Hal ini berakibat fatal, karena kegagalan dari demokrasi itu sendiri dapat menjalar kepada kebebasan tanpa batas yang pada akhirnya terjadi berbagai macam penyelewengan dalam penggunaan kekuasaan di dunia politik untuk melakukan perilaku tidak terpuji seperti penerimaan uang secara illegal, pencucian dan penggelapan uang yang biasanya disebut tindak pidana korupsi.