Mengungkap Masa Depan Politik Identitas di Indonesia

Dari data tersebut, terlihat bahwa preferensi politik mahasiswa saat ini lebih cenderung mengarah ke indikator-indikator rasional dan positivis dibanding preferensi-preferensi politik identitas. Bahkan, dari data tersebut terlihat bahwa identitas etnis, kesukuan dan asal daerah benar-benar terabaikan dan tidak berpengaruh lagi terhadap preferensi politik di kalangan mahasiswa. Berbeda halnya dengan indikator identitas seperti agama dan ideologi yang masih memiliki pengaruh bagi preferensi politik mahasiswa, walaupun persentasenya cukup kecil dibanding indikator-indikator positivis lainnya.

Refleksi Teoritis

Kontestasi antara kekuatan politik beridentitaskan agama dengan konsep demokrasi pluralis telah menjadi suatu fenomena menarik pada sistem sosial dan politik kontemporer, terutama di negara-negara berpenduduk mayoritas Islam seperti Indonesia. Kontestasi antara dua hal tersebut mengalami eskalasi signifikan semenjak runtuhnya rezim orde baru dan dibukanya keran demokrasi yang selama ini terkekang oleh kekuasaan Soeharto. 

Terbukanya keran demokrasi ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bebas mengekspresikan dirinya dalam setiap aspek kehidupan, tak terkecuali dalam hal preferensi politik yang sebelumnya berusaha untuk dikungkung oleh rezim orba. Dengan adanya kebebasan preferensi itulah, identitas sosial dan politik identitas mendapatkan momentumnya untuk mencuat kembali dalam kontestasi politik Indonesia.

Sebelum membahas lebih dalam mengenai politik identitas, konsep yang perlu dikaji terlebih dahulu adalah konsep identitas. Dalam ilmu sosiologi sendiri, identitas adalah struktur keanggotaan seperangkat individu dalam suatu kelompok yang mengidentifikasikan dirinya atas kesamaan-kesamaan ciri, golongan dan peran sosial (Lestari, 2019). Dalam konsep identitas sosial, orang-orang yang mempunyai kesamaan-kesamaan tertentu bersama-sama melabeli mereka ke dalam kelompok in-group, sedangkan orang-orang yang berbeda dikategorikan sebagai kelompok out-group (Maukar, 2013). 

Dalam konsep identitas sosial tersebut, muncullah politik identitas sebagai manifestasi identitas di bidang politik. Menurut Agnes Haller, politik identitas adalah suatu konsepsi dan gerakan politik yang memfokuskan perhatiannya kepada pembedaan-pembedaan (berdasarkan unsur identitas) sebagai pengkategorian utama dalam politik. (Habibi, 2017)

Di sistem politik kontemporer Indonesia, konsepsi politik identitas ini kian menunjukkan taring pengaruhnya bahkan hingga ke generasi-generasi muda. Dalam hal ini, demokrasi digital dan platform media sosial menjadi aktor utama penyebaran konsepsi tersebut ke generasi muda. Kebebasan beraspirasi yang ditawarkan oleh demokrasi digital 4.0 ini menjadi lahan yang sangat potensial untuk menyebarkan atau menggiring isu-isu identitas hingga terangkat ke ruang publik digital lewat platform media sosial (Soenjoto, 2019). Begitu masifnya eksploitasi isu politik identitas di media sosial itu pun akhirnya menyebabkan adanya peningkatan awareness para generasi muda mengenai isu politik identitas tersebut. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya dimana 77,1% kalangan mahasiswa mengaku cukup memahami konsep politik identitas.

Menariknya, meskipun para generasi muda mendapatkan paparan isu politik identitas secara masif di sosial media, persepsi dan keberpihakan kalangan generasi muda khususnya mahasiswa ternyata tetaplah kontra terhadap politik identitas tersebut. Para generasi muda dan mahasiswa ini berpandangan bahwa politik identitas merupakan suatu ancaman bagi multikulturalisme bangsa Indonesia karena adanya polarisasi masyarakat ke kelompok-kelompok in-group dan out-group. Pandangan tersebut diamini oleh teori identitas sosial. Dalam teori identitas sosial, dikenal suatu konsep bernama in-group favoritism dimana seseorang cenderung melakukan tindakan dan perilaku positif terhadap kelompok in-group mereka serta sebaliknya melakukan perilaku negatif diskriminatif terhadap kelompok out-group (Corneliya Saba, 2018). 

Pola in-group favoritism ini terlihat jelas dalam dinamika politik identitas di Indonesia dimana para masyarakat dan aktor politik cenderung untuk bersikap positif terhadap kandidat yang seidentitas dan bersikap negatif terhadap kandidat yang dipandang tidak seidentitas dengan mereka. Pola-pola intoleransi destruktif tersebut sepertinya terbaca oleh kalangan mahasiswa dan pemilih muda yang akhirnya menjadikan mereka skeptis terhadap strategi politik identitas.

Lebih lanjut, apabila dikaji dari teori voting behavior atau tiga model perilaku pemilih milik Dennis Kavanagh, pola preferensi politik di kalangan generasi muda khususnya mahasiswa saat ini mengarah kepada model pendekatan rasional dan psikologis dibandingkan pertimbangan-pertimbangan sosio-kultural. Dalam konsep voting behavior, dijelaskan bahwa terdapat tiga model pendekatan dalam perilaku pemilih. 

Pertama, pendekatan sosiologis dimana perilaku memilih seseorang ditentukan berdasarkan faktor-faktor sosial dan ekonomi seperti daerah tempat tinggal, jenis kelamin, pekerjaan, dan afiliasi-afiliasi terhadap identitas sosial lainnya. Kedua, pendekatan psikologis dimana perilaku memilih seseorang ditentukan berdasarkan faktor-faktor psikologis seperti rasa keterikatan emosional terhadap suatu partai politik dan orientasi individu terhadap persona seorang kandidat. Ketiga, pendekatan rasional dimana perilaku memilih seseorang ditentukan berdasarkan perhitungan-perhitungan ekonomis terhadap dampak/pengaruh yang didapat ketika memilih suatu kandidat. Contohnya adalah perhitungan keberdampakan yang dirasakan individu dari program kerja yang ditawarkan kandidat (Khasanah, 2016).