d. Inisiatif Keamanan Pesisir: Melalui program seperti Maritime Security Strategy (MSS), AS fokus pada peningkatan keamanan pelabuhan dan infrastruktur pesisir, serta respon terhadap bencana dan serangan siber.
2. Uni Eropa dan Pendekatan Maritim
Uni Eropa (UE) mengadopsi pendekatan terintegrasi untuk meningkatkan keamanan dan keberlanjutan maritim melalui beberapa kebijakan utama.
a. Strategi Maritim Eropa: Strategi ini bertujuan untuk mempromosikan pengelolaan terpadu laut, dengan fokus pada perlindungan lingkungan, pengawasan perbatasan, dan penegakan hukum. Inisiatif ini melibatkan koordinasi antara negara-negara anggota UE untuk meningkatkan respons terhadap ancaman maritim.
b. Operasi dan Kerja Sama: Uni Eropa menjalankan operasi seperti Operation Atalanta di lepas pantai Somalia untuk memerangi perompakan dan menjaga jalur pelayaran utama. Mereka juga terlibat dalam kerja sama internasional untuk meningkatkan keamanan laut di wilayah lain.
c. Pengelolaan Risiko: UE menerapkan sistem pengelolaan risiko dan strategi adaptasi untuk menghadapi perubahan iklim dan ancaman maritim baru. Mereka juga berfokus pada pencegahan pencemaran laut dan perlindungan ekosistem maritim.
d. Program Peningkatan Kapabilitas: UE menyediakan dukungan finansial dan teknis kepada negara-negara anggota untuk meningkatkan kapabilitas penegakan hukum maritim dan infrastruktur pelabuhan.
3. China dan Keamanan Maritim di Laut China Selatan
China memainkan peran penting dalam dinamika keamanan maritim di Laut China Selatan dengan kebijakan dan strategi yang mempengaruhi stabilitas regional.
a. Perluasan Kapabilitas Militer: China telah memperluas kapabilitas militernya di Laut China Selatan, termasuk pembangunan fasilitas militer di pulau-pulau yang diklaim. Upaya ini melibatkan pembangunan landasan udara, pangkalan militer, dan sistem pertahanan yang canggih.
b. Klaim Teritorial: China mengklaim sebagian besar Laut China Selatan berdasarkan "nine-dash line," yang tumpang tindih dengan klaim negara-negara tetangga seperti Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Kebijakan ini telah menyebabkan ketegangan diplomatik dan potensi konflik militer di kawasan tersebut.
