Terpilihnya Ma'ruf Amin menjadi wakil Joko Widodo (Jokowi) di detik-detik terakhir merupakan drama tersendiri pada Pemilu 2019 lalu. Saat itu, berbagai pihak menilai terpilihnya Ma'ruf untuk meredam sentimen anti-Islam yang mendera Jokowi.Â
Akan tetapi, meskipun berperan dalam kemenangan Jokowi, banyak pihak justru melihat Ma'ruf tidak diberikan peran besar di pemerintahan. Norshahril Saat dalam tulisannya The implication of a Ma'ruf Amin vice-presidency in Indonesiamengatakan bahwa Ma'ruf Amin memilki posisi gerak yang terbatas karena sebagai Wakil Presiden, ia tidak bisa menunjukkan nilai konservatifnya.
Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Ma'ruf untuk menghilangkan citra sebagai tokoh Islam konservatif. Misalnya, ketika mengaku menyesal atas fatwa dalam kasus Ahok pada salah satu wawancara dengan media pada Januari 2019. Daniel Paterson dalam tulisannya What is Ma'ruf Amin doing? Juga menjelaskan bahwa Ma'ruf Amin memiliki kepemimpinan yang terbatas di bawah mandat Jokowi. Dalam menangani pandemi, Jokowi memberikan tugas kepada Ma'ruf Amin untuk mengatasi hal yang berhubungan dengan "kehidupan religius." Hal ini tentu masuk akal melihat latar belakang Ma'ruf sebagai tokoh Islam Indonesia.
Selain pandemi, kebijakan yang melibatkan Ma'ruf Amin memang mayoritas mengurus hal-hal religius, terutama kelompok Islam. Mungkin saja hal ini memang sudah dimandatkan oleh Jokowi. Ma'ruf Amin terlibat dalam hal terkait ekonomi syariah, deradikalisasi, dampak ekonomi terhadap santri dan mudik untuk santri. Hal-hal yang ia urus tidak berbeda jauh ketika ia menjabat di MUI, yakni mengurus kepentingan masyarakat Islam.
Pada akhirnya, mungkin dapat disimpulkan terdapat dua faktor di balik usulan dispensasi mudik untuk santri dari Ma'ruf. Pertama, ini terkait erat dengan latar belakangnya. Kedua, ini merupakan konsekuensi dari perannya yang terbatas di pemerintahan, dan hanya diberikan porsi mengurus persoalan keagamaan.
