Selain dengan komunikasi politik ke masyarakat, proses rekrutmen partai politik juga bisa melalui organisasi underbouw partai politik. Organisasi underbouw partai politik dapat menjaring masyarakat berdasarkan segmentasi dari organisasi underbouw tersebut. Dengan begitu, partai politik dapat menyentuh seluruh segmentasi masyarakat. Melalui organisasi underbouw tersebut, partai politik dapat memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada anggota-anggotanya. Selain itu, dengan adanya organisasi underbouw, partai politik dapat melebarkan sayap partai agar dapat menarik dukungan masyarakat yang lebih luas lagi. Dengan begitu, organisasi underbouw partai politik memegang peranan penting dalam pemenangan pemilu dan sosialisasi kebijakan partai (Ferdian, Kurniawan, Krisbiantoro, & Indrajat, 2020).
Walaupun tiap partai politik pasti memiliki anggota, namun signifikansi anggotanya berbeda-beda. Pada partai politik bertipe partai massa, peran anggota partai lebih signifikan ketimbang pada partai bertipe catch-all. Perbedaan ini juga dipengaruhi oleh konteks sosial yang ada di masyarakat. Partai politik yang memiliki segmentasi khusus di masyarakat, seperti agama, ras, dan kelompok sosial, akan memiliki ikatan yang lebih kuat dengan anggotanya (Heidar, 2006).
Perbedaan signifikansi peran kader partai politik tersebut dapat dilihat dari semakin berkurangnya jumlah kader partai politik. Walaupun sudah ada mekanisme rekrutmen melalui mobilisasi anggota partai politik untuk menjalin komunikasi politik dengan masyarakat dan melalui organisasi underbouw partai politik, jumlah anggota partai terus berkurang pada satu dekade ini. Hal ini disebabkan karena partai politik lebih mementingkan kemenangan elektoral ketimbang merepresentasikan suatu kelompok sosial. Akibatnya, partai politik lebih mendahulukan kampanye sederhana untuk menarik suara pemilih ketimbang menggunakan mobilisasi kader (Biezen & Poguntke, 2014).
Selain itu, kemunculan model partai catch-all dan partai kartel juga memiliki pengaruh dalam penurunan jumlah anggota partai politik. Kemunculan partai catch-all menyebabkan hubungan antara partai politik dengan konstituennya menjadi renggang. Hal ini disebabkan karena partai catch-all berusaha untuk mendapatkan suara dari semua kelompok sosial ketimbang hanya merepresentasikan satu kelompok sosial tertentu. Hal ini diperparah dengan adanya fenomena partai kartel. Dengan adanya fenomena partai kartel ini, peran anggota partai semakin termarginalisasi lagi. Hal ini disebabkan karena partai kartel lebih dekat ke negara sebagai upaya mendapatkan keuntungan ekonomi (Biezen & Poguntke, 2014).
Akibat dari munculnya fenomena partai catch-all dan partai kartel ini adalah pertarungan politik hanya menjadi persaingan antar elit partai saja. Partai politik berubah menjadi sebuah organisasi yang independen dan tidak lagi bergantung pada suatu kelompok sosial. Arena pertarungan partai politik pun bergeser dari persaingan jumlah massa ke persaingan dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat negara (Biezen & Poguntke, 2014).
Sejarah Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera adalah salah satu partai politik yang berdiri pasca runtuhnya rezim orde baru. Partai ini berdiri pada tahun 1998 dengan nama Partai Keadilan (PK). Pada tahun 2003, PK tidak dapat memenuhi kuota electoral threshold. Akibatnya, PK terpaksa mengubah namanya menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (Yuniartin, 2018).
Sejarah pendirian PKS bisa ditarik kembali sampai tahun 1980-an. Asal mula PKS dimulai dari berdirinya gerakan dakwah di kampus-kampus sekuler yang ada di Indonesia. Berdirinya gerakan dakwah ini disebabkan oleh sikap rezim orde baru yang merepresi pergerakan Islam. Dengan adanya gerakan dakwah ini, kelompok Islam dapat menciptakan gerakan yang bebas dari kontrol negara. Agar lolos dari kontrol negara, gerakan dakwah ini memanfaatkan masjid kampus sebagai pusat gerakannya (Muhtadi, 2008).
Gerakan dakwah di kampus ini pun berkembang pesat. Selanjutnya, berdiri banyak Lembaga Dakwah Kampus (LDK) di kampus-kampus sekuler yang ada di Indonesia. LDK-LDK ini pun mendirikan Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) sebagai usaha untuk meluaskan jaringan dakwah antar kampus. Penguatan jaringan dakwah antar kampus ini pun berhasil menarik perhatian banyak mahasiswa pada saat itu (Muhtadi, 2008).
Pada musyawarah tahunan FSLDK tahun 1988, FSLDK melahirkan organisasi bernama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Pembentukan KAMMI ini tidak terlepas dari peran gerakan Tarbiyah yang ada di FSLDK. Walaupun begitu, kubu Hizbut Tahrir yang ada di FSLDK menolak pendirian organisasi KAMMI. Pada penghujung era rezim orde baru, KAMMI muncul sebagai organisasi Islam yang vokal menyuarakan kritik terhadap pemerintahan Soeharto (Muhtadi, 2008).
Setelah runtuhnya rezim orde baru, KAMMI berusaha untuk menginisiasi pembentukan partai politik. Inisiasi ini pun disambut baik oleh gerakan dakwah yang ada di kampus. Inisiasi ini selanjutnya diwujudkan dengan berdirinya Partai Keadilan (PK) yang dalam perkembangan selanjutnya berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (Muhtadi, 2008).
