Infrastruktur & Ekonomi Maritim Indonesia pasca 70 tahun Indonesia Merdeka

Di sini saya berusaha mengkritisi Kepala Negara dari awal hingga yang menjabat saat ini yang memilih Menteri Perhubungan yang bertanggung jawab dalam pengembangan transportasi maritime Negara Indonesia. Saya juga mengkritisi beban format tanggung jawab yang diberikan kepada Menteri Perhubungan seorang diri membawahi transportasi Udara, Darat dan Laut. Adalah suatu proporsi yang tidak matematis dalam usaha pengembangan transportasi di Indonesia untuk seorang diri. 

Saya juga kembali mengkritisi tidak adanya menteri yang berlatar belakang dari sektor maritime yang memimpin sebagai menteri perhubungan. Tidak heran jika transportasi maritime Indonesia tidak berkembang. Saya perlu menekankan, hanya pelaku Industri/profesional Maritim yang berkompeten dalam usaha pengembangan sektor transportasi maritime, demikian juga udara dan darat dan bukan faktor politis.

Khusus nya pada infrastruktur maritime, ada terdapat banyak aturan terkait safety, regulasi, konvesi, kebijakan transportasi maritime, perekonomian transportasi maritim serta unsur-unsur lain yang sulit dimengerti oleh orang bukan professional/pelaku Industri transportasi maritime. Berarti sangat ironis menyerahkan beban tanggung jawab pembangunan Transportasi dan Infrastruktur dan ekonomi Maritim pada satu orang yang tidak memiliki latar belakang prefesional/pelaku dalam dunia maritime. Dunia maritime jauh lebih kompleks dari dunia penerbangan. Sederhana namun kompleks. Terdapat sistematis pengetahuan yang tidak bisa di dapat jika bukan ketekunan dalam mendalami sektor maritime secara utuh dan kesatuan. 

Jika Indonesia ingin mengembangkan secara serius sektor infrastruktur maritime, maka pemimpin Negara harus membuatkan format tersendiri kepemimpinan sektor transportasi/infrastruktur maritime dan mengambil orang-orang professional atau yang faham dengan dunia maritime, bukan meletakkan orang dari pertimbangan politis, satu lagi terpenting yang perlu dicatat bahwa kepemimpinan di sektor pengembangan maritime, selain tenaga prefesional, dibutuhkan orang yang berdedikasi tinggi dan tidak kongkalikong, karena sektor ini akan merupakan sektor yang basah dan penopang perekonomian Indonesia dan kemaslahatan hajat hidup orang banyak. 

Jika tidak rencana pengembangan pelabuhan Indonesia yang bisa menopang ekonomi Indonesia secara mandiri hanyalah gigitan jari semata dan selanjutnya apapun rencana-rencana gemilang yang lahir dari sekaliber Pak Habibie atau diatasnya hanyak akan melahirkan sesuatu yang kerdil seperti Batam yang jauh dari konsep pengembangan semula dan menjadi Indonesia yang tidak berkembang.               

Untuk Ekonomi Indonesia yang mandiri dan nomer satu dunia.