Belum lagi Kejaksaan Agung yang oleh Jokowi diisi kader partai sehingga menjadi faktor gagalnya penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia.
Masih ingat saat Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid merilis hasil riset lembaganya, tegas menyatakan bahwa empat tahun kepemimpinan Jokowi, agenda penegakan HAM mengalami kemunduran, dibandingkan era SBY.
Beberapa faktor di antaranya adalah gagalnya rezim Jokowi memberikan hak atas kebebasan berpendapat, juga hak atas kebebasan pers yang nyata-nyata dilindungi oleh konstitusi.
Dan netizen lagi-lagi menggambarkan prestasi sebaliknya dibanding era pemerintahan SBY.
Guru Bangsa
Nah, berbekal prestasi yang sudah disebutkan di atas, sepertinya tidak berlebihan jika kita mentasbihkan seorang SBY sebagai "guru bangsa". Selain karena faktor usia yang masuk fase sepuh, SBY pernah sepuluh tahun memimpin negeri ini, kenyang dengan asam konflik dan tentu lebih paham soal tata kelola negara.
Utamanya mengelola negara dengan bingkai keberagaman, tidak membawa negara menuju disintegrasi bangsa yang berpotensi menyebabkan instabilitas dan memicu perpecahan, serta menjadikan sosoknya mampu berdiri berdiri di atas semua golongan, namun di sisi lain tidak menjadikan pemerintahannya sebagai rezim fasis.
Namun persoalannya kemudian, dengan sejumlah prestasi yang sudah tertoreh dengan baik pada masanya, apakah seorang SBY mampu melanjutkan legacy-nya tersebut kepada penerusnya?
Di sinilah tantangannya. Sebab, jika salah melanjutkan tongkat estafet keberhasilannya kepada sang penerus, maka bisa dipastikan apa yang sudah ditorehkan akan menjadi sia-sia belaka. Lantas, siapakah 'sang penerus' yang layak melanjutkannya?
Jawabannya tentu mudah, yakni putra pertamanya Agus Harimurti Yudhoyono atau akrab disapa AHY. Kenapa AHY?
