Lihat saja saat pemerintahannya yang sukses menginisiasi program yang ia sebut berpihak pada masyarakat miskin, antara lain: Program Keluarga Harapan (PKH), Beras untuk rakyat miskin (Raskin), Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Badan Penyelenggara Jaminas Sosial (BPJS) Kesehatan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bea Siswa bagi mahasiswa berprestasi namun kurang mampu bernama Bidik Misi, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Beasiswa Santri, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
Juga jangan lupa, selama 10 tahun berkuasa, SBY berhasil mencetak prestasi besar di bidang ekonomi dengan membawa Indonesia ke dalam kelompok 20 ekonomi utama atau G20.
Di era SBY pula Bank Dunia mengelompokkan Indonesia ke dalam 10 besar ekonomi dunia berdasarkan daya beli masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pendapatan per kapita yang tinggi selama sepuluh tahun, membuat Indonesia masuk dalam kelompok ekonomi besar dunia, sehingga Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan.
Bahkan di awal pemerintahannya, SBY berhasil mewariskan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari Rp 340 triliun menjadi Rp 2039 triliun.
Bahkan rezim Jokowi diwariskan ruang fiskal sebesar Rp 250 triliun. Dan dari ruang fiskal Rp 250 triliun itulah Jokowi bisa membangun subway di sebagian Indonesia.
Namun apa yang dilakukan Jokowi? Alih-alih berterima kasih, Jokowi justru kerap menyalahkan SBY. Dan lucunya lagi, Jokowi mengubah program-program itu dengan nama lain dan mengklaim itu adalah prestasi kerjanya.
Supremasi Hukum
Dalam bidang hukum, netizen juga merasakan penegakan hukum yang amburadul di era Jokowi. Berbanding terbalik saat melihat bagaimana SBY berhasil menegakkan hukum dengan baik.
Di era SBY, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami masa keemasan, tanpa perlu takut memenjarakan mereka yang bersalah, termasuk memenjarakan Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat, juga besannya sendiri Aulia Pohan.
Bagaimana kondisi KPK di era Jokowi? Mengalami kemunduran terstruktur dan sistematis akibat dikebiri kewenangannya.
