Perkembangan berikutnya, para ojol bersatu dengan menciptakan slogan: salam satu aspal. Rupa-rupanya berhasil. Mungkin karena persamaan profesi inilah yang kemudian mereka menjadi gumpalan yang semakin hari semakin memadat. Pada titik tertentu mereka mengadakan perhitungan untuk melakukan perlawanan. Masing-masing pihak akhirnya jatuh korban---terus dan terus. Puncaknya, peristiwa ini menjadi perselisihan nasional yang sangat ramai diperbincangkan oleh publik. Pada kondisi babak-belur inilah kemudian negara hadir. Itupun hanya sebagai penengah.
Ya, apa boleh buat. Untuk masalah yang satu ini, masalah hukum, jangan pernah bandingakan negara kita dengan Amerika. Di sana, di Amerika, the best student-nya sekolah di Havard Law School. Berbeda dengan kita. Pilihan pertama untuk anak-anak yang mumpuni secara akademis kuliahnya pasti di kedokteran, selanjutnya insinyur, kemudian ekonomi dan seterusnya. Maka tak heran jika terjadi kasus-kasus baru, yang belum dimuat di dalam Undang-Undang, penyelesaiannya adalah secara kekeluargaan.
Ya sudah. Tak masalah. Akhirnya masing-masing pihak yang dianggap bertanggung jawab dan berkepentingan, dipertemukan.
"Lho, salah kami di mana?" pihak ojol mulai terdesak setelah sekian lama saling tarik-dorong pendapat.
"Naik motor sambil sibuk mainan HP itu sudah salah!" desak  perwakilan angkot.
"Sebentar bapak-bapak, tenang. Hati boleh panas, tapi kepala mesti dingin. Sebagai aparatur negara, sudah menjadi kewajiban kami untuk menerapkan apa-apa yang telah diamanahkan oleh konstitusi: keadilan sosial. Mari kita musyawarahkan persoalan ini secara baik-baik."
"Pak!" salah seorang angkat tangan, dari pihak taksi.
"Silakan," kata petugas kepala.
"Setahu saya, definisi adil itu seimbang dan setimbang."
"Maksud bapak?"
"Aplikasi yang digunakan transportasi online itu baik, sebab memudahkan kedua belah pihak. Hanya saja, kendaraan yang mereka gunakan tidak sesuai aturan. Kami, harus pakai stiker, tanda pengenal, seragam, uji kir, ditentukan tarifnya oleh pemerintah daerah, aturan harus memiliki pool dan harus membayar pajak. Kalau mereka apa? Harusnya, mereka menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang sudah memenuhi syarat sebagai trasportasi massa."
