Mohon tunggu...
Faiz Muhamad Fathoni
Faiz Muhamad Fathoni Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa Esa unggul

Hobi saya menulis

Selanjutnya

Tutup

Ruang Kelas

Posisi Pancasila di Antara Komunisme dan Liberal

27 Oktober 2024   20:22 Diperbarui: 27 Oktober 2024   21:53 44
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ruang Kelas. Sumber Ilustrasi: PAXELS

historikal materialis, sebab mereka memandang soal-soal spiritual sebagai efek samping akibat dari keadaan perkembangan materi termasuk ekonomi. Oleh karena itu, mereka tidak memusatkan kepada hal yang bersifat pembangunan spiritual termasuk pembangunan akhlak orang bertuhan.24 Ideologi komunisme tidak mempercayai Tuhan, agama dilarang tegak karena hanya dianggap sebagai candu bagi manusia dan masyarakat sebagaimana yang dikatakan Marx.25Ia juga menyebutkan bahwa agama hanya akan menjadi pemicu perbedaan kelas sosial. Jadi agama hanya akan jadi penghalang bagi terwujudnya masyarakat komunis.

Pandangan yang naif dan emosional terhadap agama, mengakibatkan kaum komunis bersikap sangat benci dan garang terhadap agama. Lenin mengangap Marx terlalu memberi hati kepada agama dengan berbicara bahwa agama merupakan candu bagi masyarakat. Lenin melihat agama lebih mempunyai sifat seperti vodka yang buruk. Lenin juga pernah menunjukan ketidaksenagannya terhadap agama. Ia menganggap agama

Bab 3 

Penutup

Saran 

Berdasarkan pembahasan di atas, berikut adalah saran yang jelas terkait penerapan ideologi Pancasila dalam menjaga keseimbangan antara komunisme dan liberalisme:

 Memperkuat Pendidikan Pancasila: Pendidikan mengenai nilai-nilai Pancasila harus terus diperkuat di berbagai lapisan masyarakat, terutama dalam memahami bagaimana Pancasila menjadi jalan tengah yang menggabungkan kebebasan individu dan keadilan sosial. Pemahaman ini penting untuk mencegah pengaruh ekstremisme dari kedua kutub ideologi tersebut.

 Mendorong Ekonomi Pancasila yang Berimbang: Pemerintah perlu terus mengembangkan dan menerapkan sistem ekonomi yang memadukan kebebasan pasar dengan peran negara dalam memastikan pemerataan dan keadilan sosial. Ini dapat dilakukan melalui penguatan faktor-fakto strategis yang dikelola negara sambil tetap mendorong partisipasi swasta yang bertanggung jawab.

 Penguatan Kebijakan Sosial yang Adil dan Inklusif: Kebijakan publik harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Kebebasan berekspresi dan hak-hak dasar individu harus dihormati, namun tanggung jawab sosial juga harus ditekankan, terutama dalam memastikan bahwa kebijakan tidak merugikan kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat.

 Memperkuat Persatuan melalui Dialog Antar Golongan: Mengingat keragaman latar belakang budaya, agama, dan suku di Indonesia, pemerintah harus terus mendorong dialog antar golongan serta kerja sama lintas sektor dalam rangka memperkuat persatuan nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

 Penghindaran Ekstremisme Ideologi: Indonesia harus waspada terhadap segala bentuk ekstremisme, baik yang condong ke komunisme maupun liberalisme, yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Regulasi yang memperkuat semangat kebersamaan, keadilan, dan kebebasan yang bertanggung jawab harus diperkuat untuk menjaga stabilitas sosial-politik.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ruang Kelas Selengkapnya
Lihat Ruang Kelas Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun