Di Indonesia, sistem pemungutan pajak ini diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB), serta jenis pajak daerah lainnya. Dalam pembayaran PBB misalnya, KPP adalah pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang. Jadi, wajib pajak tidak perlu menghitung pajak terutang, melainkan membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar.
Sistem pemungutan pajak ini, memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
- Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak.
- Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka.
- Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak.
- Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.
Withholding System
Pada sistem pemungutan pajak jenis withholding system, besaran pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh pemungutan pajak yang menggunakan withholding system, adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan sebagai wajib pajak tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut.
Adapun, jenis pajak yang dikumpulkan dengan sistem pemungutan pajak ini, antara lain PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN. Sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan withholding system, biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut. Dalam beberapa kasus tertentu, bisa juga menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Dalam sistem pemungutan pajak ini, bukti potongan tersebut nantinya akan dilampirkan bersama SPT Tahunan PPh/SPT Masa PPN dari Wajib pajak yang bersangkutan.
2. A.  Sebelum kebijakan pajak dibuat masyarakat mempunyai pemikiran untuk tidak  membayar pajak,mereka berpendapat bahwa meskipun sudah membayar pajak namun masyarakat belum merasakan manfaat apapun dari pemerintah. Serta penggunaan pajak oleh pemerintah dinilai tidak transparan. Untuk itulah pemerintah berupaya untuk mengevaluasi dan meimplementasikan penggunaan pajak. Maka dengan itu dibentuklah suatu kebijakan dalam penggunaan pajak yang baik sehingga akan tercipta suatu kebijakan pajak demi penyenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance), transparansi pengunaannya serta pendistribusinya. Meskipun pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan pemungutan pajak, namun harus berlandaskan pada undang-undang yaitu Pasal 23 A UUD 1945 , Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.
Dalam Upaya peningkatan kepatuhan pajak dibuatlah suatu rumusan kebijakan yang mengandakan pada sangsi. Sangsi pajak dibuat untuk menegakan keadilan, jika masyarakat patuh dan tidak patuh mendapat pelakuan yang sama ,maka yang patuh bisa berubah pikiran . Kebijakan perpajakan digunakan untuk menjalankan fungsi negara, jika pemanfaatan pajak dapat dijalankan dengan baik maka negara tersebut dapat menjadi baik.
B. Sistem kebijakan perpajakan bisa terjadi adanya  Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional
Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang aman dan berkelanjutan.Pajak mempunyai fungsi penghimpun dana dari masyarakat untuk membiayai kegiatan pemerintah baik pembiayaan rutin maupun pembiayaan pembangunan. Kebijakan pajak sebagai instrument politik dimana digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu seperti melindungi produksi dalam negeri, sebagai instrument keadilan dan pemerataan sebagai instrument adapatasi perubahan iklim. Legitimasi negara ditentukan oleh seberapa besar pemerintahnya mampu meyakinkan masyarakat bahwa pajak yang dipunggut adalah instrument keadilan pemerataan.
C. Teori Keadilan Pajak adalah Teori ini berkaitan dengan bagaimana pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara adil di antara warga negara. Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam teori ini, seperti pendekatan kemampuan membayar (ability-to-pay), di mana beban pajak didistribusikan berdasarkan kemampuan ekonomi individu, dan pendekatan manfaat (benefit), di mana beban pajak didistribusikan berdasarkan manfaat yang diterima individu dari pengeluaran publik.
- Teori Pertumbuhan Ekonomi dan Pajak adalah Teori ini berfokus pada hubungan antara sistem perpajakan dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa teori menyarankan bahwa pajak yang tinggi dapat menghambat investasi, menurunkan insentif untuk bekerja, dan mengurangi pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, teori-teori lain berpendapat bahwa pajak yang adil dan efisien dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan membiayai infrastruktur dan layanan publik yang diperlukan untuk pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.
- Teori Pajak Optimal adalah Teori ini bertujuan untuk menemukan cara yang paling efisien dan adil dalam mengumpulkan pendapatan pajak. Teori ini menekankan pentingnya meminimalkan distorsi ekonomi yang disebabkan oleh pajak, seperti efek disincentive terhadap aktivitas ekonomi atau alokasi sumber daya yang tidak efisien. Pendekatan ini melibatkan penentuan tarif pajak yang optimal, perpajakan atas berbagai sumber pendapatan, dan alokasi pajak yang merata antara berbagai kelompok masyarakat.
D.Kebijakan perpajakan memiliki berbagai dampak yang dapat mempengaruhi perekonomian, masyarakat, dan pemerintah,beberapa dampak dari kebijakan perpajakan adalah:
- Distribusi Pendapatan adalah  Kebijakan perpajakan dapat mempengaruhi distribusi pendapatan di masyarakat. Pajak progresif, yang menerapkan tarif pajak yang lebih tinggi untuk pendapatan yang lebih tinggi, dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan keadilan sosial.
- Incentive dan Disincentive Ekonomi adalah Kebijakan perpajakan dapat digunakan sebagai alat untuk memberikan insentif atau penghambat bagi perilaku ekonomi tertentu. Misalnya, pemerintah dapat memberikan insentif pajak bagi investasi dalam sektor-sektor tertentu atau mengenakan pajak tinggi pada produk-produk yang dianggap merugikan lingkungan.
- Pertumbuhan Ekonomi adalah Kebijakan perpajakan yang efektif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan insentif bagi investasi, penelitian dan pengembangan, serta inovasi. Pajak yang moderat dan sistem perpajakan yang sederhana dapat meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi.
- Perubahan Perilaku Konsumen dan Produsen: Kebijakan perpajakan seperti pajak konsumsi (seperti PPN atau GST) dapat mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Selain itu, pajak atas produksi atau impor barang-barang tertentu dapat mengubah perilaku produsen, mengarahkan mereka untuk mengurangi produksi atau mengubah jenis produk yang dihasilkan.
