Fenomena Tolak Pembangunan Negara; Ada Apa?

Pancasila sebagai pedoman kehidupan bernegara telah jelas-jelas menuntut negara Indonesia menuju kesejahteraan sosial. Hal demikian termaktub dalam Sila Kelima Pancasila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Cita-cita kesejahteraan kemudian dinormatifkan di dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara Indonesia didirikan demi mencapai kesejahteraan sosial untuk seluruh manusia Indonesia. Cita-cita negara yang ternarasikan dalam 5 prinsip dasar bernegara, dan dinormatifkan dalam konstitusi negara tersebut kemudian dikonkretkan ke dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah.

Namun demikian, kita tidak perlu malu untuk menyadari bahwa cita-cita luhur akan kesejahteraan sosial yang adil itu belum maksimal diperjuangkan oleh negara melalui pemerintah. Dalam pada itu, perlu diingat pula bahwa cita-cita itu memang secara terus menerus diusahakan oleh negara hingga saat ini. Di tengah kebutuhan akan kemajuan dan kesejahteraan dewasa ini, maka negara dikehendaki supaya semakin serius mengupayakannya. Oleh karena itu, pembangunan-pembangunan negara terutama dalam sektor pangan dan energi sebagaimana yang diperjuangkan pemerintah beberapa tahun terakhir, patutlah diselenggarakan.

Dengan demikian, menjadi suatu hal yang sangat urgensi atau mendesak bagi negara untuk segera dan serius membuat langkah-langkah demi menggapai kesejahteraan sosial. Amanah Pancasila sebagai kesepakatan final bangsa Indonesia tidak boleh mengawang di dinding istana dan instansi-instansi pemerintahan saja. Perintah konstitusi tidak boleh bernilai semantik belaka. Perintah konstitusi sudah seharusnya menjadi perintah yang bersifat mengikat dan harus dilaksanakan. Pembangunan-pembangunan negara sebagai amanah dan perintah sudah sepatutnya dikerjakan.

Menolak pembangunan-pembangunan negara memang menjadi hak setiap warga negara selama itu atas dasar keadilan, HAM hingga adat istiadat. Akan tetapi, menolak pembangunan negara sama sekali tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan agenda terselubung (hidden interest) pihak-pihak yang hendak memelihara kebodohan dan kemiskinan negara Indonesia; yang lazimnya bersembunyi di balik isu HAM dan lingkungan. Kita semua wajib sadar diri bahwa melalui pembangunan-pembangunan negara maka perekonomian masyarakat dapat ditingkatkan.