Quiz TM - 5 Mata Kuliah Pajak Internasional: Kuis 5 Diskursus Fenomena Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), dan Rendahnya Tax Ratio di Indonesia

Oleh karena itu, rasio pajak adalah alat penting untuk mengukur kontribusi pajak terhadap perekonomian suatu negara. Rasio ini juga dapat membantu negara meningkatkan pendapatan dan membiayai program pembangunan.

Tax Ratio Indonesia yang rendah menjadi perhatian banyak pihak karena memiliki dampak pada kemampuan negara untuk membiayai program-program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa penyebab rasio pajak yang rendah di Indonesia:

• Pemungutan pajak yang belum efektif menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya Tax Ratio di Indonesia.
• Masih kurangnya kesadaraan masyarakat akan pentingnya Pajak bagi pembangunan bersama.
• Komposisi PDB Indonesia yang didominasi oleh sektor UMKM juga menjadi faktor penyebab rendahnya Tax Ratio di Indonesia. Sektor UMKM memberikan kontribusi paling besar terhadap capaian PDB, namun hanya memberikan kontribusi kecil terhadap penerimaan pajak.
• Adanya policy gap juga menjadi faktor penyebab rendahnya Tax Ratio di Indonesia. Policy gap terjadi ketika kebijakan perpajakan yang diterapkan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, sehingga tidak efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Peran Pemerintah dalam Menangani Rendahnya Tax Ratio di Indonesia

Pemerintah perlu untuk menangani permasalahan Tax Ratio yang rendah guna memperbaiki pembangunan bangsa kea rah yang lebih cerah dan sejahtera. Melalui UU Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Pajak dan peraturan turunannya, berikut adalah beberapa peran pemerintah Indonesia dalam menangani rendahnya Tax Ratio di Indonesia:

• Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan Tax Ratio melalui berbagai kebijakan perpajakan yang diterapkan.
• Pemerintah Indonesia juga berupaya untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
• Pemerintah Indonesia melakukan integrasi data antara nomor induk kependudukan (NIK) dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
• Pemerintah Indonesia juga menggandeng kementerian/lembaga (K/L), perbankan, maupun lembaga keuangan bukan bank untuk memantau harta masyarakat yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan.
• Pemerintah Indonesia juga berencana untuk mengandalkan pengenaan pajak dari kegiatan perdagangan melalui sarana elektronik sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Tax Ratio.
• Pemerintah Indonesia juga berencana untuk menambah lapisan penghasilan kena pajak (PKP) sebagai basis pungutan PPh orang pribadi dan memperbaiki tarif PPh OP untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil.

Dengan melakukan berbagai upaya tersebut, pemerintah Indonesia berharap dapat meningkatkan Tax Ratio dan memperkuat sistem perpajakan di Indonesia.

Sekian, maaf apabila ada salah kata, saya ucapkan Terimakasih.