Mereka yang Protes Kereta Cepat Pasti Akan Tersenyum Nantinya

[caption caption="sumber : http://beritatrans.com/2015/09/01/dubes-tiongkok-kereta-api-cepat-serap-40-ribu-tenaga-kerja/"][/caption]

 

Pak Jokowi ini bagaimana sih? Masyarakat luas sedang susah, daya beli turun, banyak pengangguran eh malah duit Negara dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang tidak terlalu penting.  Untuk apa sih Kereta Cepat  Jakarta-Bandung? Siapa  sih yang perlu Kereta Cepat  Jakarta-Bandung?

Rute Jakarta-Bandung itu sudah banyak transportasinya.  Ada Bis Ekonomi hingga Eksekutif, ada travel hingga kendaraan  pribadi yang melalui  jalan Tol maupun bukan Tol. Sudah ada juga  Kereta Api Parahyangan dan rute  penerbangan swasta.   Jadi sebenarnya Rute Jakarta-Bandung itu tidak memerlukan Kereta Cepat  untuk tambahan alat transportasi. Malah mungkin daerah-daerah lain yang lebih memerlukan tambahan alat transportasi.

Lagipula kalau mau dihitung-hitung, perjalanan Kereta Cepat  BDG-JKT itu tidak ekonomis.  Waktu Tempuh  sekitar 1 Jam dengan harga tiket Rp.200.000. sementara  Bila memakai  Bis maupun travel atau Kereta Api yang ada biaya rata-rata (hanya)  antara Rp.60.000-100.000 dengan waktu tempuh  2 Jam hingga 3 jam. Secara ekonomis itu tidak menguntungkan bagi pengguna sehingga jangan-jangan nanti tidak ada penumpangnya dan Pemerintah rugi nantinya.

Disisi lain dari segi AMDAL dan Sosial kelihatannya rute itu termasuk mahal untuk pembangunannya. Secara Topografi sulit, counter tanah tidak stabil dan dampak social untuk pembebasan lahannya juga sangat sulit. Mengapa project Mersusuar ini harus dipaksakan?  Apakah demi nama besar dalam sejarah  Jokowi harus mengorbankan banyak hal untuk itu?

Begitulah cerita-cerita penolakan dari sebagian besar masyarakat maupun pengamat politik, pengamat social, pengamat lingkungan dan pengamat-pengamat lainnya baik yang professional maupun amatir.

AKAR MASALAH DARI  POLEMIK KERETA CEPAT

Secara garis besar  ada 5 pihak yang bisa dianggap menolak project BUMN (dibaca Project Jokowi) ini. Lima pihak itu terbagi dalam  1)Masyarakat umum , 2)Pengamat berbagai ilmu, 3)Politisi ,  4)Kementrian Terkait dan 5)Kepentingan Jepang/Link Bisnis jepang.

Masyarakat umum tentu saja berpikir dalam ruang lingkupnya. Sebagai contoh mereka tentu akan mempertimbangkan sisi ekonomis dari  rute yang disediakan.  Mereka dalam hitungan sederhana sudah menyimpulkan bahwa mereka tidak berminat dengan moda transportasi itu karena mahal. Dengan demikian analisa mereka  Pemerintah/BUMN  bisa-bisa rugi kalau membuka rute itu.

Berikutnya Pengamat beberapa ilmu akan berbicara masalah AMDAL, masalah Dampak Sosial, masalah pembebasan lahan dan lain sebagainya. Pandangan-pandangan itu memang bagus tetapi debatable. Mungkin pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada mereka dan menjelaskan kajian-kajian yang sudah ada sehingga mereka bisa memahaminya.

Pihak yang ketiga adalah para politisi baik yang memang bersebrangan posisi dengan pemerintah maupun yang berada di kubu pemerintah. Kita semua mungkin sepakat bahwa suara-suara politisi biasanya tidak murni. Pendapat mereka lebih banyak mengandung muatan politis sehingga ini perlu diabaikan bila ingin mencari pemecahan permasalahannya.

Salah satu yang menjadi  titik politis yang diperdebatkan adalah Project ini merupakan kerja-sama antara BUMN-BUMN Negeri ini dengan Konsorsium Perusahaan Swasta  Tiongkok (China). BUMN Indonesia yang terdiri dari  WiKa, Jasa Marga, PT.Perkebunan dan PT.Kereta Api Indonesia  bergabung dengan Konsorsium dari China yang dipimpin oleh  China Railway International Co. 

Kedua gabungan perusahan Indonesia-China ini membentuk sebuah Perusahaan baru (PMA)  dengan nama  PT.Kereta Cepat Indonesia Cina (PT.KCIC). Dari sisi ini ada beberapa politisi yang mengkuatirkan BUMN kita akan dicaplok perusahan-perusahaan China.  Mereka juga mempermasalahkan mengapa project ini dikerjakan oleh BUMN dan bukan oleh Kementrian Perhubungan.

Berikutnya  resistansi ke empat berasal dari Kementrian-kementrian terkait.  Project Kereta Api ini bersinggungan dengan ruang lingkup Kementrian Perhubungan. Kementrian ini punya acuan-acuan kerja maupun Undang-undang yang berbeda dengan UU Kementrian BUMN. Begitu juga dengan Kementrian LH/Kehutanan  yang terkait dengan Project ini.  UU pada Kementrian KLH juga tidak akan langsung bisa sinkron dengan Project dari Kementrian BUMN ini.

Para  Pejabat maupun Staf Ahli dari Kementrian-kementrian terkait tentu saja punya pandangan berbeda dengan project ini. Inilah yang menambah kesemrawutan perencanaan Project Kereta CEpat ini.  Satu hal yang bisa dicatat  adalah :

Masing-masing Kementrian punya Visi sendiri-sendiri.  Ini salah dan tidak boleh terjadi. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu adalah Visi dari Presiden.  Pada awal membentuk cabinet, Jokowi pernah mengatakan : “Tidak ada Visi Kementrian. Yang ada hanya satu yaitu Visi Presiden.”

Dan yang terakhir adalah resistansi dari  Link Perusahaan Jepang terutama dari kalangan Pengusaha Otomotif dimana proyek ini akan berdampak pada menurunnya pembelian masyarakat terhadap produk mobil-mobli Jepang.

PARADIGMA BUMN MEMANG BERBEDA DENGAN PARADIGMA PIHAK LAIN

Bila kita memiliki paradigm yang berbeda dengan orang lain maka kita mungkin akan berdebat panjang dengan orang lain tersebut. Cara berpikir yang berbeda tentu saja akan melahirkan tujuan yang berbeda. Hal yang cukup penting sebenarnya  adalah mensinkronkan terlebih dahulu paradigm diantara kita sehingga perdebatan panjang itu bisa berakhir dengan baik.

Kementrian BUMN adalah Kementrian Khusus yang dibentuk Pemerintah pada tahun 2003. Kementrian ini bertugas untuk membantu Negara  dalam mendapatkan penghasilan diluar pajak-pajak yang diterima Negara dari masyarakat maupun pihak swasta.

Intinya adalah BUMN-BUMN yang ada harus punya managemen Profesional sehingga bisa mendapatkan Keuntungan yang maksimal.  Keuntungan yang didapat  BUMN  tersebut akan diserahkan  berupa dividen ke Pemerintah.  Ini yang membuat perbedaan yang mencolok dengan Kementrian-kementrian lainnya termasuk Kementerian Perhubungan dan Kementerian LH/Kehutanan.

Kementrian Perhubungan dan Kementrian LH/Kehutanan adalah Kementrian Teknis. Mereka diberi anggaran yang berasal dari APBN  untuk dibelanjakan dan dipertanggung-jawabkan secara teknis. Kementrian-kementerian ini tidak mengenal  anggaran yang berasal dari berbagai pihak selain APBN.

Perspektif  yang ada di kementrian tersebut cenderung point to point, No Value Creation.  Ini yang jauh berbeda dengan BUMN yang harus mempertimbangkan banyak factor  terutama terkait darimana Permodalan yang harus didapat dan bagaimana cara mendapatkan keuntungan nantinya.

Perspektif yang ada di BUMN juga sangat berbeda dengan Perspektif para pengamat maupun masyarakat umum. Perbedaan tersebut terjadi karena memang ada perbedaan Paradigma antara satu dengan yang lain.

BENARKAH PROYEK KERETA CEPAT BERPELUANG MENGALAMI KERUGIAN?

Mereka bilang Tiket Kereta Cepat mahal yaitu Rp.200.000. Siapa yang mau beli? PT.KCIC pasti rugi nantinya. Tentu yang seperti ini adalah Perspektif masyarakat umum.  Ini menyangkut  rasa mahal atau tidak yang sebenarnya sangat relative.

Contoh dari  kesan mahal atau tidak seperti itu  mungkin bisa kita bandingkan dengan Tiket masuk Dufan/Ancol.  Itu hanya  tujuan Wisata alias tidak penting-penting amat. Harga tiket masuk Dufan saat ini adalah Rp. 250.000.  faktanya tiket itu dibeli juga oleh masyarakat demi sebuah kegiatan wisata.  Nah kita bicara 4 tahun kemudian dimana Kereta Cepat sudah diresmikan dan sudah digunakan. Harga Tiket Kereta Cepat Rp.200.000,  harga Tiket Dufan sudah berapa dan harga Tiket Bis Eksekutif dan Kereta Api Parahyangan sudah berapa.  Tentu Tiket Kereta Cepat tidak akan terasa mahal pada saat sudah diresmikan.

Lalu kita bicara dalam Perspektif BUMN dan Perspektif Perusahaan-perusahaan China yang terlibat. Mereka semua menggelontorkan modal Trilyunan Rupiah yang sebagian besar dipinjam dari para pemodal raksasa.  Bagaimana mungkin Para Pemodal Raksasa itu berani mengucurkan dananya ke proyek ini bila Plan Bisnisnya tidak jelas dan mengandung resiko Kerugian?

Coba kita tengok grup Bisnis Lippo. Belasan tahun yang lalu mereka berani membuka lahan bisnis di area yang gersang dan kelihatan tidak menguntungkan. Lippo membangun kawasan bisni di Karawachi (Tangerang) dan Cikarang Bekasi. Sekarang kita bisa lihat hasilnya seperti apa.  Itulah perbedaan Paradigma antara Pengusaha Raksasa dengan masyarakat umum.

Dan sebenarnya Konsorsium dari sekian banyak BUMN dan Perusahaan-perusahaan China itu tidak semata-mata mengandalkan Pemasukan dari Tiket Kereta Cepat. Ada 4 TOD (Kawasan Stasiun) Kereta Cepat ini yaitu di Halim, Krawang, Walini dan Tegal,Luar Bandung.  4 TOD ini nanti akan dibangun kawasan Perumahan, Rusun, Rumah Sakit, Universitas dan lain-lainnya.  Ini kawasan baru yang bisa menciptakan peluang bisnis dan lapangan kerja baru.

MENGAPA PROYEK –PROYEK  JOKOWI  HARUS CEPAT DIGARAP?

Bagaimanapun juga semua orang ini tadinya bingung sama Jokowi.  Jokowi ini maunya cepat-cepat saja dan seolah-olah tidak perduli dengan dampak-dampak proyek-proyek yang ditargetnya. nya.  Kita lihat jalan Tol Cipali. Jalan Tol ini sudah lama direncanakan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya. Tetapi ditangan Jokowi langsung cepat diselesaikan.

Lalu kita lihat Jalan Tol  Becak Kayu (Bekasi- Cawang-Kampung Melayu). Proyek ini mangkrak sejak tahun 1998. Tetapi pada pemerintahan Jokowi yang baru satu tahun berjalan ini proyek ini sudah dilanjutkan. Mengapa semua itu harus cepat-cepat dikerjakan?

Sebenarnya Jokowi juga tahu bahwa saat ini Ekonomi Melambat. Ada PHK besar-besaran, daya beli lemah dan lainnya.  Tetapi hal itu tidak dipikirkan oleh Jokowi. Jokowi lebih memilih berkonsentrasi menyelesaikan program-program pemerintah sebelumnya.  Mengapa?

Proyek-proyek besar yang digarap saat ini adalah Proyek-proyek Infrastruktur.  Proyek itu sudah direncanakan belasan tahun yang lalu untuk menopang perekonomian negeri ini.  Kalah cepatnya perkembangan ekonomi negeri ini salah satunya disebabkan Infrastruktur kita tidak tersedia. Infrastruktur sudah direncanakan dan sebagian lagi baru wacana.  Ini sama sekali tidak efektif.

Proyek-proyek Mangkrak itu sudah menyedot dana ratusan Trilyun Rupiah.  Proyek Infrastruktur itu berubah menjadi uang mati. Dan Jokowi berpikir kalau proyek itu segera diselesaikan maka uang mati pun berubah menjadi uang hidup. Infrastruktur baru tercipta dan ekonomi akan bergerak lebih cepat.

Disisi lain pertimbangannya adalah pada saat Ekonomi melambat maka harga-harga material tidak mahal dan mampu terbeli pemerintah. Ini momen baik. Dan poin penting lainnya adalah proyek-proyek infrastruktur itu akan menciptakan banyak lapangan kerja.

KESIMPULAN

Akhirnya kita sampai pada kesimpulannya bahwa Yang Pertama, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini seharusnya  didukung oleh  masyarakat luas. Proyek ini jelas bertujuan untuk menciptakan Infrastruktur baru sekaligus merupakan lapangan kerja baik yang terkait pembangunan Infrastrukturnya maupun pembangunan 4 kawasan Stasiun yang disinggahi Kereta Cepat ini.

Akan ada 4 kawasan yang berkembang pesat setelah proyek ini selesai. Dan baik Pembangunan Proyek Kereta Cepat maupun Pembangunan 4 Kawasan itu dipastikan dapat menyerap lapangan kerja yang tidak sedikit.

Yang kedua, pada saat nantinya diresmikan Harga Tiket Kereta Cepat bisa dipastikan tidak terasa mahal lagi oleh masyarakat pengguna moda transportasi ini.

Yang ketiga, Negara ini akan lebih banyak dikunjungi wisatawan seperti halnya  Malaysia-Singapore yang sudah punya Kereta Cepat terlebih dahulu.  Kereta Cepat juga  akan menjadi Presitse bangsa ini.

Yang keempat atau yang terakhir,  kita semua tahu bahwa  Jalan Tol Jakarta-Bandung saat ini sudah sangat padat  dan sering macet.  Kita bisa membayangkan  4 tahun kemudian  seperti apa kemacetan yang akan terjadi di ruas Tol tersebut.

Yang jelas saat ini kita tengah krisis. Kita akan mati diterpa Krisis kalau kita diam saja dan tidak bergerak mencari jalan. Atau juga  suatu saat kita bisa mati berdiri di Tol Jakarta-bandung dengan kemacetan yang tidak pernah bisa dibayangkan sebelumnya.

Demikian.

Tulisan bersumber dari Opini Prof.Rhenald  Kasali.

Opini Prof.Rhenald Kasali

sumber foto dan sumber lain :

Proyek Kereta Cepat Serap 40 ribu pekerja