Pihak yang ketiga adalah para politisi baik yang memang bersebrangan posisi dengan pemerintah maupun yang berada di kubu pemerintah. Kita semua mungkin sepakat bahwa suara-suara politisi biasanya tidak murni. Pendapat mereka lebih banyak mengandung muatan politis sehingga ini perlu diabaikan bila ingin mencari pemecahan permasalahannya.
Salah satu yang menjadi titik politis yang diperdebatkan adalah Project ini merupakan kerja-sama antara BUMN-BUMN Negeri ini dengan Konsorsium Perusahaan Swasta Tiongkok (China). BUMN Indonesia yang terdiri dari WiKa, Jasa Marga, PT.Perkebunan dan PT.Kereta Api Indonesia bergabung dengan Konsorsium dari China yang dipimpin oleh China Railway International Co.
Kedua gabungan perusahan Indonesia-China ini membentuk sebuah Perusahaan baru (PMA) dengan nama PT.Kereta Cepat Indonesia Cina (PT.KCIC). Dari sisi ini ada beberapa politisi yang mengkuatirkan BUMN kita akan dicaplok perusahan-perusahaan China. Mereka juga mempermasalahkan mengapa project ini dikerjakan oleh BUMN dan bukan oleh Kementrian Perhubungan.
Berikutnya resistansi ke empat berasal dari Kementrian-kementrian terkait. Project Kereta Api ini bersinggungan dengan ruang lingkup Kementrian Perhubungan. Kementrian ini punya acuan-acuan kerja maupun Undang-undang yang berbeda dengan UU Kementrian BUMN. Begitu juga dengan Kementrian LH/Kehutanan yang terkait dengan Project ini. UU pada Kementrian KLH juga tidak akan langsung bisa sinkron dengan Project dari Kementrian BUMN ini.
Para Pejabat maupun Staf Ahli dari Kementrian-kementrian terkait tentu saja punya pandangan berbeda dengan project ini. Inilah yang menambah kesemrawutan perencanaan Project Kereta CEpat ini. Satu hal yang bisa dicatat adalah :
Masing-masing Kementrian punya Visi sendiri-sendiri. Ini salah dan tidak boleh terjadi. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu adalah Visi dari Presiden. Pada awal membentuk cabinet, Jokowi pernah mengatakan : “Tidak ada Visi Kementrian. Yang ada hanya satu yaitu Visi Presiden.”
Dan yang terakhir adalah resistansi dari Link Perusahaan Jepang terutama dari kalangan Pengusaha Otomotif dimana proyek ini akan berdampak pada menurunnya pembelian masyarakat terhadap produk mobil-mobli Jepang.
PARADIGMA BUMN MEMANG BERBEDA DENGAN PARADIGMA PIHAK LAIN
Bila kita memiliki paradigm yang berbeda dengan orang lain maka kita mungkin akan berdebat panjang dengan orang lain tersebut. Cara berpikir yang berbeda tentu saja akan melahirkan tujuan yang berbeda. Hal yang cukup penting sebenarnya adalah mensinkronkan terlebih dahulu paradigm diantara kita sehingga perdebatan panjang itu bisa berakhir dengan baik.
Kementrian BUMN adalah Kementrian Khusus yang dibentuk Pemerintah pada tahun 2003. Kementrian ini bertugas untuk membantu Negara dalam mendapatkan penghasilan diluar pajak-pajak yang diterima Negara dari masyarakat maupun pihak swasta.
Intinya adalah BUMN-BUMN yang ada harus punya managemen Profesional sehingga bisa mendapatkan Keuntungan yang maksimal. Keuntungan yang didapat BUMN tersebut akan diserahkan berupa dividen ke Pemerintah. Ini yang membuat perbedaan yang mencolok dengan Kementrian-kementrian lainnya termasuk Kementerian Perhubungan dan Kementerian LH/Kehutanan.
