Perbandingan Hukum Islam dan Barat: Aspek Hukum Keluarga dan Perdata

Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Barat dalam aspek Hukum Keluarga dan Perdata menunjukkan perbedaan yang mendasar baik dari segi filosofi, sumber hukum, maupun penerapannya. Berikut adalah perbandingan dalam beberapa aspek penting:

1. Sumber Hukum

Hukum Islam:

• Al-Qur'an: Kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai sumber hukum utama.
• Hadis: Kumpulan ucapan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW.
• Ijma: Konsensus ulama dalam memutuskan suatu perkara hukum.
• Qiyas: Analogi berdasarkan kasus-kasus yang telah ada dalam Al-Qur'an atau Hadis.

Hukum Barat:

• Konstitusi: Dokumen tertulis yang menjadi dasar hukum tertinggi di suatu negara.
• Undang-Undang: Peraturan yang disusun dan disahkan oleh badan legislatif.
• Yurisprudensi: Keputusan-keputusan pengadilan yang menjadi preseden dalam memutuskan kasus serupa.
• Doktrin: Pendapat ahli hukum yang diakui sebagai sumber hukum tambahan.

2. Aspek Hukum Keluarga

Hukum Islam:

• Perkawinan: Diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis. Misalnya, syarat-syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, serta ketentuan tentang talak (perceraian).
• Poligami: Diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti adil dalam perlakuan terhadap istri-istri.
• Perceraian: Talak dapat dijatuhkan oleh suami, dan ada juga konsep khulu' (perceraian atas permintaan istri dengan memberikan kompensasi kepada suami).
• Warisan: Pembagian harta warisan diatur secara detail dalam Al-Qur'an dengan porsi tertentu untuk setiap ahli waris.

Hukum Barat:

• Perkawinan: Diatur oleh undang-undang yang berbeda di setiap negara, biasanya melibatkan persetujuan kedua belah pihak, pencatatan resmi, dan ketentuan umur minimum.
• Poligami: Umumnya tidak diperbolehkan dan dianggap sebagai pelanggaran hukum.
• Perceraian: Biasanya harus diajukan melalui pengadilan dan melibatkan proses mediasi dan penyelesaian harta bersama serta hak asuh anak.
• Warisan: Diatur oleh undang-undang waris, dengan pembagian yang bisa lebih fleksibel dan bisa diatur melalui wasiat.

3. Aspek Hukum Perdata

Hukum Islam:

• Muamalah: Hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam transaksi ekonomi dan sosial. Prinsip utama adalah keadilan, kemaslahatan, dan larangan riba (bunga).
• Kontrak: Dalam Islam, kontrak harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti adanya keridhaan kedua belah pihak, objek yang halal, dan transparansi.
• Penyelesaian Sengketa: Bisa melalui pengadilan agama atau mediasi oleh tokoh masyarakat yang dihormati.

Hukum Barat:

• Kontrak: Diatur oleh undang-undang kontrak yang mensyaratkan adanya tawaran, penerimaan, pertimbangan (consideration), dan niat untuk menciptakan hubungan hukum.
• Tanggung Jawab Perdata: Meliputi kewajiban hukum untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran perjanjian atau tindakan melawan hukum.
• Penyelesaian Sengketa: Diselesaikan melalui pengadilan sipil atau melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase.

Kesimpulan