Bayangkan, bantun yang diberikan hanya berupa beras seberat lima kilogram serta sebungkus garam dapur. Sementara melalui berita, disebutkan bahwa seharusnya pemerintah menyediakan sembilan bahan pokok kepada warga miskin dan terdampak Covid-19.
Saya teringat ucapan Haji Agus Salim yang sangat fenomenal. Memimpin adalah Menderita. "Leiden is lijden!". Artinya bisa dipahami bahwa seorang pemimpin harus siap dikritik dan tidak harus berada di zona nyaman. Jika seorang pemimpin tidak siap dikritik maka seharusnya ia tidak menjadi pemimpin.
Terlebih dalam situasi yang sangat rentan dan darurat sekarang ini. Pemerintah dituntut jeli dan teliti serta lebih dari itu, harus menunjukkan empati tanpa motif politik pribadi.
Wabah Corona telah menyebabkan hilangnya penghasilan masyarakat terlebih yang bekerja di sektor informal. Masalah ini tentu saja berentet pada munculnya rasa frustasi masyaarakt yang sensitif akan janji janji pemerintah yang tidak realistis.
Di Kota Padang dan banyak daerah lain seperti Agam, Lima Puluh Kota, Sijunjung dan kabupaten kota lain, banyak warga yang masih menunggu realisasi pembagian sembako sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Warga menyesalkan lambannya aparat pemerintah kabupaten dan kota serta propinsi dalam merespon kebutuhan mereka serta menyayangkan langkah-langkah tidak tepat yang diambil pemerintah.
Selain banyak bantuan yang tidak datang dan mereka terima, juga jamak ditemui bantuan yang dijanjikan tidak tepat sasaran. Kembali ke peristiwa penolakan seorang nenek tua di Malalak-Kabupaten Agam yang mengembalikan sekarung kecil beras, nampaknya hal ini membuktian bahwa pemerintah daerah tidak siap dan tanggap menghadapi apa yang seharusnya mereka sudah pasih mengerjakannya.
Apalagi jika melihat rekaman video tersebut Mak Opet hanya menerima bantuan beras dan garam dapur. Pertanyaanya kemana anggaran pembelian Sembako, rasanya ditengah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk mengatur ulang dan merelokasi anggaran untuk fokus pada penanganan Covid, bantuan itu mestinya dilengkapi dengan minyak goreng, gula, ikan sarden dan telur serta bahan pokok lainnya.
Saya mendengar dan membaca langkah Pemkab Agam ini mendapat kritik dari kalangan DPRD Agam. Di Padang hal yang sama juga terjadi. Sudah banyak protes dan masukan disampaikan namun seperti angin lalu saja dan tidak diindahkan. Bahkan yang terjadi malah Pemkab Agam bereaksi negatif.
Sekali lagi, saya berpendapat menjadi kepala daerah itu harus rajin mendengar keluhan rakyat bukan rajin bikin baliho mengunakan anggaran APBD lalu sibuk melakukan pencitraan kesana kemari seolah olah bekerja.
Kita tahu penerapan PSBB harusnya disertai dengan perencanaan yang matang. Bukankah sudah berkali kali rapat dilaksanakan di Propinsi untuk kesiapan menghadapi PSBB. Namun sampai hari keempat pelaksanaan PSBB pemerintah masih gagap dan bingung serta tidak tegas dalam menjalankan amanat pemerintah pusat tersebut.
