PPN 12 persen dan Nasib Rakyat

Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Kebijakan kenaikan PPN ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Dalam laporan APBN 2023, pajak adalah sumber utama pendapatan negara yang mendanai pembangunan infrastruktur, subsidi, dan layanan publik. Namun, di sisi lain, kebijakan ini berpotensi memperbesar kesenjangan sosial jika tidak diimbangi dengan kebijakan perlindungan sosial yang memadai.

Alternatif Solusi

Untuk mengurangi dampak negatif kenaikan PPN, pemerintah perlu:

1. Memperkuat Program Perlindungan SosialBantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi untuk kebutuhan pokok perlu ditingkatkan agar rakyat kecil tidak terlalu terbebani.

2. Mengoptimalkan Pajak dari Sektor LainPemerintah dapat mengejar potensi pajak dari sektor-sektor yang belum optimal, seperti perpajakan digital, untuk mengurangi beban PPN.

3. Memberikan Insentif kepada UKMInsentif pajak untuk UKM dapat membantu pelaku usaha kecil bertahan di tengah kenaikan harga bahan baku akibat tarif PPN.

Kesimpulan

Kenaikan tarif PPN menjadi 12% adalah langkah pemerintah yang didasarkan pada UU HPP dengan tujuan memperbaiki kondisi keuangan negara. Namun, kebijakan ini harus diimbangi dengan upaya yang nyata untuk melindungi kelompok masyarakat rentan. Sebab, jika tidak, rakyat kecil yang sudah berjuang menghadapi tekanan ekonomi akan semakin terhimpit. Kini saatnya pemerintah mendengarkan suara rakyat dan mencari solusi terbaik agar kebijakan fiskal tidak menjadi beban tambahan bagi mereka yang paling membutuhkan.