Kenaikan PPN 12 persen pada tahun 2025 berpotensi memberikan dampak yang signifikan bagi guru honorer dengan penghasilan rendah.
Guru honorer dengan penghasilan rendah cenderung memiliki keterbatasan finansial dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.Â
Kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) berpotensi meningkatkan biaya hidup karena harga barang-barang konsumsi yang menjadi kebutuhan pokok, seperti makanan, pakaian, dan barang-barang kebutuhan rumah tangga, akan naik.
Pendapatan guru honorer, terutama yang berada pada golongan rendah, seringkali tidak sejalan dengan tingkat inflasi. Kenaikan PPN dapat memperburuk ketidakseimbangan ini, mengingat peningkatan harga barang-barang konsumsi yang diinduksi oleh kenaikan PPN cenderung melebihi kenaikan pendapatan.
Kenaikan harga barang-barang kebutuhan dapat memaksa guru honorer dengan penghasilan rendah untuk mengurangi atau mengorbankan aspek-aspek lain dalam kehidupan, seperti kegiatan rekreasi, pendidikan lanjutan, atau pengeluaran untuk kesehatan. Hal ini dapat mempersempit pilihan konsumsi , mengurangi kualitas hidup dan kesejahteraan secara keseluruhan.
Ketidakpastian finansial dan beban ekonomi tambahan yang ditimbulkan oleh kenaikan PPN dapat berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis guru honorer. Stres finansial dan kekhawatiran akan masa depan ekonomi dapat mengganggu konsentrasi dan kinerja di tempat kerja, serta mempengaruhi kesehatan mental secara keseluruhan.
Guru honorer dengan penghasilan rendah mungkin terpaksa melakukan perubahan dalam pola konsumsi, seperti memilih barang-barang yang lebih murah atau mengurangi jumlah pembelian. Hal ini dapat memengaruhi kualitas hidup  serta membatasi akses terhadap barang-barang atau layanan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan  sebagai pendidik.
Dalam keseluruhan, kenaikan PPN dapat memberikan dampak yang serius bagi guru honorer dengan penghasilan rendah, merusak stabilitas finansial dan kesejahteraan. Hal ini menunjukkan perlunya pertimbangan yang hati-hati dari pemerintah dalam merancang kebijakan pajak yang memperhitungkan kesejahteraan golongan masyarakat yang rentan seperti guru honorer dengan penghasilan rendah.
Kenaikan PPN tidak hanya berdampak pada barang konsumsi sehari-hari, tetapi juga memengaruhi akses guru honorer terhadap barang-barang tertentu yang relevan dengan profesi
Barang-barang pendidikan seperti buku, pena, dan perlengkapan sekolah merupakan kebutuhan esensial bagi guru honorer untuk menjalankan tugas pengajaran. Kenaikan PPN dapat membuat harga barang-barang ini naik, menyulitkan guru honorer dalam memperoleh atau mengganti perlengkapan yang diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar.
Alat kesehatan seperti termometer, plester, atau obat-obatan tertentu mungkin juga terkena dampak kenaikan PPN. Hal ini dapat memberikan beban tambahan bagi guru honorer yang perlu mengelola kesehatan  sendiri atau kesehatan siswa di sekolah.
Dalam era digital saat ini, teknologi menjadi bagian integral dari proses pembelajaran. Kenaikan PPN dapat membuat harga komputer, perangkat lunak, atau peralatan teknologi lainnya naik, menyulitkan guru honorer dalam memperbaharui atau memperoleh peralatan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengajaran.
Guru honorer yang mengajar mata pelajaran khusus seperti seni atau olahraga mungkin memerlukan material pelajaran khusus yang tidak termasuk dalam kategori barang konsumsi umum. Kenaikan PPN dapat mempengaruhi harga material-material ini, membuatnya lebih sulit diakses oleh guru honorer.
Selain barang-barang yang secara langsung terkait dengan profesi mengajar, guru honorer juga memiliki kebutuhan pribadi dan profesional lainnya. Kenaikan PPN pada barang-barang seperti pakaian, transportasi, atau layanan kesehatan juga dapat memengaruhi keseimbangan keuangan  secara keseluruhan.
Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan dampak kenaikan PPN tidak hanya pada barang konsumsi umum, tetapi juga pada barang-barang yang secara langsung terkait dengan profesi guru honorer. Langkah-langkah mitigasi atau pengecualian tertentu dapat diperlukan untuk memastikan bahwa guru honorer tetap dapat mengakses barang-barang dan layanan yang  perlukan untuk melaksanakan tugas  dengan efektif.
Oleh karena itu pentingnya keadilan sosial dalam konteks kebijakan kenaikan PPN dibutuhkan segera.
Keadilan sosial mengamanatkan perlindungan terhadap golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah agar tidak terpinggirkan dalam kebijakan ekonomi. Guru honorer, sebagai bagian dari golongan ini, harus diberikan perlindungan untuk memastikan kehidupan mereka tetap layak meskipun adanya kenaikan PPN.
Kebijakan kenaikan PPN yang signifikan dapat memberikan dampak yang tidak proporsional terhadap golongan masyarakat berpenghasilan rendah, seperti guru honorer. Ini dapat mengakibatkan peningkatan kesenjangan ekonomi antara mereka dan golongan yang lebih mampu.
Kenaikan PPN dapat mengakibatkan kesulitan bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk guru honorer, dalam mengakses kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan akses terhadap kebutuhan dasar yang menjadi pijakan keadilan sosial.
Kebijakan kenaikan PPN harus mencapai keseimbangan antara tujuan penerimaan fiskal dan keadilan sosial. Meskipun meningkatkan penerimaan fiskal, kebijakan tersebut tidak boleh merugikan golongan masyarakat yang lebih rentan secara ekonomi.
Keadilan sosial menuntut adanya kebijakan redistribusi pendapatan yang efektif untuk memastikan bahwa kenaikan PPN tidak hanya membebani golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Penetapan kembali pendapatan dari golongan yang lebih mampu ke golongan yang lebih rentan dapat membantu mengurangi dampak negatif kenaikan PPN.
Dalam konteks kebijakan kenaikan PPN, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan prinsip keadilan sosial guna menghindari peningkatan ketimpangan ekonomi dan memastikan bahwa golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, termasuk guru honorer, tidak terpinggirkan secara ekonomi.
Pertanyaannya adalah apa Relevansi Kenaikan PPN 12 persen dengan Tujuan Kebijakan Ekonomi. Kenaikan PPN secara langsung dapat mendukung tujuan penerimaan fiskal pemerintah dengan meningkatkan pendapatan negara. Namun, relevansi kebijakan ini dengan tujuan-tujuan ekonomi lainnya perlu dievaluasi.
Meskipun kenaikan PPN dapat menghasilkan pendapatan tambahan bagi negara, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan kesejahteraan masyarakat harus dipertimbangkan secara menyeluruh.
Pertanyaan mendasar lainnya  adalah apakah kenaikan PPN tersebut sejalan dengan upaya pengendalian inflasi ataukah justru akan memperburuk beban ekonomi masyarakat, terutama golongan berpenghasilan rendah seperti guru honorer.
Kenaikan PPN yang signifikan dapat menghasilkan tekanan inflasi, terutama jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat atau langkah-langkah lain untuk mengendalikan harga. Ini dapat memperburuk beban ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang cenderung menggunakan sebagian besar pendapatan mereka untuk konsumsi.
Dalam menilai kebijakan kenaikan PPN, penting untuk mempertimbangkan efektivitas kebijakan alternatif dalam mencapai tujuan yang sama tanpa memberikan beban tambahan pada golongan masyarakat yang rentan.
Misalnya, pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan fiskal lain seperti peningkatan pajak atas golongan yang lebih mampu atau restrukturisasi pengeluaran anggaran untuk memperkuat basis ekonomi tanpa memberikan beban tambahan pada golongan berpenghasilan rendah.
Aspek keadilan dalam distribusi beban pajak juga harus dievaluasi. Apakah kenaikan PPN ini memberikan beban yang adil sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing golongan ataukah justru memberatkan golongan berpenghasilan rendah secara tidak proporsional?
Selain itu, perlu dipertimbangkan juga dampak jangka panjang dari kebijakan ini terhadap stabilitas sosial dan politik. Kenaikan beban ekonomi bagi golongan berpenghasilan rendah dapat memperburuk ketidaksetaraan ekonomi dan memicu ketegangan sosial.
Dalam keseluruhan, penilaian terhadap kebijakan kenaikan PPN harus mempertimbangkan sejumlah faktor termasuk relevansi dengan tujuan-tujuan kebijakan ekonomi, dampaknya terhadap inflasi dan beban ekonomi masyarakat, efektivitas kebijakan alternatif, aspek keadilan dalam distribusi beban pajak, dan dampak jangka panjangnya terhadap stabilitas sosial dan politik.
Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, berpendapat langkah berani pemerintah dengan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025, sebagai bagian dari amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Meskipun langkah ini berpotensi mengerek harga barang dan jasa, tetapi ada keyakinan bahwa dampaknya terhadap inflasi tidak akan begitu signifikan. Hal ini disebabkan oleh keberadaan fasilitas PPN dan ambang batas Perusahaan Kena Pajak (PKP) yang tinggi.
Namun, dalam menjalankan kebijakan ini, pemerintah menyadari pentingnya untuk mengantisipasi dampaknya, terutama terhadap inflasi dan kelompok masyarakat menengah ke bawah. Kenaikan tarif PPN dianggap bersifat regresif, sehingga memperhatikan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat menjadi penting. Oleh karena itu, koordinasi antara lembaga terkait seperti Menteri Keuangan, Bank Indonesia, Menteri Dalam negeri, dan pemerintah daerah dianggap perlu guna menjaga stabilitas harga.
Meskipun ada kenaikan tarif PPN, masih ada sejumlah barang atau jasa yang tidak terkena kenaikan, dan hanya pengusaha besar yang memungut PPN. Hal ini memberikan sedikit lega bagi sebagian masyarakat, meskipun dampaknya masih perlu dipertimbangkan secara menyeluruh.
Secara keseluruhan, kenaikan tarif PPN sesuai dengan konsep keberlanjutan kebijakan pemerintah dan dianggap sebagai pilihan yang sudah disetujui oleh masyarakat. Namun, tetap diperlukan kewaspadaan dan langkah-langkah antisipasi untuk meminimalkan dampak negatifnya terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Nasib guru honorer honor dengan pendapatan yang rendah mungkin akan terpengaruh oleh kenaikan tarif PPN. Meskipun ada fasilitas PPN untuk beberapa objek tertentu dan ambang batas Perusahaan Kena Pajak (PKP) yang tinggi, dampak kenaikan PPN terhadap inflasi masih bisa terjadi. Ini bisa mengarah pada peningkatan biaya hidup bagi guru honorer honor dengan pendapatan rendah, karena mereka mungkin harus membayar lebih banyak untuk barang dan jasa yang terkena kenaikan tarif PPN.
Selain itu, jika kenaikan tarif PPN berdampak pada inflasi secara umum, ini juga dapat mempengaruhi daya beli masyarakat secara keseluruhan, termasuk guru honorer honor. Jika harga-harga barang naik secara signifikan, tetapi pendapatan mereka tidak meningkat, maka mereka mungkin akan mengalami kesulitan keuangan.
Namun, ada kemungkinan bahwa penghasilan pajak yang diterima pemerintah dari kenaikan PPN dapat digunakan untuk program bantuan sosial atau program lainnya yang dapat membantu meringankan beban keuangan bagi guru honorer honor dan kelompok masyarakat menengah ke bawah.
Dengan demikian, nasib guru honorer honor dengan pendapatan rendah terhadap kenaikan tarif PPN akan sangat tergantung pada seberapa efektif program bantuan sosial atau upaya lainnya dalam mengatasi dampak ekonomi dari kenaikan PPN tersebut.
