Mencari Letak Demokrasi dalam Politik Dinasti Pilpres Indonesia 2024

Pada pemilihan Presiden Indonesia di awal tahun 2024 tepatnya bulan Februari lalu. Pemilihan Presiden atau disingkat Pemilu, menjadi perbincangan Internasional.

Perbincangan Internasional pada Pemilu, yang berlangsung pada 14 Februari 2024 tersebut dikarenakan Indonesia merupakan negara yang memberikan ukuran dan pengaruh besar di kawasan dan di dunia internasional terutama dalam hal politik, dan ekonomi. Sebagai negara yang memiliki pengaruh besar dan merupakan negara besar. Halnya Pemilihan pemimpin negara atau Presiden sangat diikuti perkembangannya untuk melihat gaya kepemimpinan dan ciri khas yang akan menjadi jalan dalam kanca Internasional dalam menentukan prioritas kepentingan nasional Indonesia. 

Namun pada media masa yang terjadi pada masa Pemilu tersebut malah menunjukkan beberapa ketertarikkan lain yang mungkin bukan menyangkut terkait gaya kepemimpinan atau prioritas yang disampaikan dalam debat Pemilu. kutipan Paslon nomor 03, Ganjar Pranowo memberikan statement yang kontroversial dan menjadi topik panas dimana-mana.

"Kita harus menjaga proses politik demokrasi dengan baik, kita mesti melawan politik dinasti yang didukung oleh mereka, yang statementnya sangat terbuka menguasai sepertiga kekayaan Indonesia, sungguh-sungguh rakyat merasa terluka karena statement itu," Sebut Ganjar.

Nyatanya pada debat Pemilu terkait terdapat pihak lain selain dari pada Paslon yang berada dalam meja panas perdebatan yang secara tidak langsung bersinggungan dengan ucapan Ganjar Pranowo, dan fokus media Internasional. Pihak lain tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Joko Widodo yang menjabat sebagai Presiden sebelumnya. Yang mana salah satu bakal calon Wakil Presiden kala itu adalah Gibran Rakabuming yang merupakan anak dari Bapak Presiden Joko Widodo yang saat itu masih memegang jabatan kepresidenan.

Banyak spekulasi yang terjadi terkait pencalonan Gibran Rakabuming menjelang Pilpres 2024, dan tentu banyak media yang meliputi ini dan memberikan gambaran kondisi berdasarkan pandangan beberapa narasumber seperti yang terjadi pada media masa CNN Indonesia terutama pada beberapa judul media terkait seperti "Pakar Hukum UGM Tuduh Partai Ikut Berdosa di Kasus Politik Dinasti", "Forum Cik Di Tiro Nobatkan Jokowi Bapak Politik Dinasti Indonesia", "Media AS Soroti Kemunculan Dinasti Baru Era Jokowi".

Pada segala bentuk pemberitaan yang mengenai Pilpres 2024 yang terjadi di Indonesia, banyak yang menyoroti  dan berspekulasi halnya kehadiran Gibran dalam Pilpres terkait merupakan bentuk daripada keegoisan dan keinginan mempertahankan kekuasaan Joko Widodo dalam ranah politik. Yang mana bahkan media asing seperti media pemberitaan Amerika mengangkat hal spekulasi pengangkatan Gibran sebagai bakal calon Wakil Presiden adalah akibat dari pada keinginan Joko Widodo dalam membangun Dinasti kekuasaannya sendiri sebagai pemain yang tetap dalam berkuasa bahkan setelah meninggalkan jabatannya sebagai Presiden ke- RI. Media Amerika tersebut disebutkan turut mempertanyakan letak Negara Indonesia yang merupakan negara demokrasi di kancah internasional.

Namun tentu seharusnya pada pemberitaan terkait, tidaklah dibenarkan melakukan spekulasi tersebut dan langsung menembak sasaran terhadap suatu individu lainnya sebagai sasaran spekulasi yang tentu belum ada kebenaran pastinya. Terutama pada pengklaiman Joko Widodo dalam melakukan upaya politik dinasti. Hal ini dikarenakan berdasarkan pengertiannya sendiri dalam teori Klasik Aristoteles Politik adalah usaha yang ditempuh dan berkaitan terkait penyelenggaraan Publik pemerintahan dan negara, dan Politik adalah segala sesuatu yang menyangkut terkait perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik pemerintahan negara. 

Sementara pada Politik Dinasti merupakan bentuk kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih berada dalam ikatan dan hubungan keluarga atau dikenal dengan sistem monarki. Yang tentu sistem monarki merupakan sistem yang berkebalikkan dengan sistem pemerintahan Indonesia yang merupakan Negara demokrasi. Dimana Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dimana rakyat secara langsung melakukan pengambilan keputusan. 

Dengan demikian sudah pasti dalam pemilihan bakal calon Presiden dan wakilnya merupakan hal terlarang sebagai negara Demokrasi melakukan sistem nepotisme yang monarki, dan tentu hal ini secara menyeluruh adalah benar adanya. Namun spekulasi terkait pernyataan dan tuduhan terkait  aturan baru oleh MK yang dianggap menjadi jalan bagi Gibran dalam mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden dan memunculkan istilah Politik Dinasti pada Pilpres lalu, yang dilemparkan kesalahan sepenuhnya kepada Joko Widodo selaku Presiden ke-7 kala itu menjabat. Karena dianggap membuka jalan dan melakukan tindakan nepotisme dan menutup adanya demokrasi. Sepenuhnya dianggap santai dan dibantah oleh Bapak Joko Widodo di Jakarta.

"Semuanya yang memilih itu rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu rakyat, bukan itu bukan elite, bukan partai. Itulah demokrasi," Ucap Bapak Jokowi di Plataran.

Hal ini memang dapat dibuktikan dengan hasil suara yang dimiliki calon Presiden Prabowo dan Gibran sebagai wakilnya memiliki suara rakyat terbesar 58% tercatat pada KPU pukul 21:00 WIB. Yang mana calon Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran kala itu mendapatkan sekitar 96 Juta Suara. 

Halnya jumlah suara yang besar ini membuktikan bahwa Indonesia tetap melakukan sistem Demokrasi dalam pemilihan politiknya dan tidak terpengaruh dalam spekulasi Politik Dinasti. Media masa yang banyak menampilkan narasumber seharusnya lebih memilih untuk tidak memfokuskan topik pada ranah lain sehingga jangan menjadi suatu pemberitaan yang menyalahkan salah satu pihak dan memberikan pandangan lain bagi publik yang dapat memberikan efek negatif bagi suatu negara. Yang mana publik disini bukan hanya masyarakat yang ada di Indonesia yang sedang menikmati ajang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden namun juga publik internasional, dan kedudukan negara Indonesia itu sendiri sebagai negara Demokrasi.