Madin, Mantab Jiwa

 

Hal menarik yang perlu diperhatikan adalah adanya dua raksasa organisasi sosial yang terlibat kecamuk kebijakan Full Day School, yaitu NU dan MD. Bagi yang hobby memainkan struktur politik, dua organisasi ini cukup istimiwir. Bagaimana tidak? Pedagang pulsa saja tahu kalau dua organisasi ini memiliki pengikut yang cukup banyak. Ujung-ujungnya, dalam hal struktur politik, dua organisasi inilah nantinya yang memilih siapa calon presiden terpilih. Bagi Penguasa saat ini, sebut saja pemerintah, fenomena kebijakan Full Day School adalah barang dagangan yang ciamik. Dengan fenomena kebijakan Full Day School, menjadi alat bantu dalam memetakan kekuatan organisasi tersebut. Seberapa kuatkah argumentasi mereka bangun? Seberapa kuatkah konsolidasi mereka tempuh? Hingga seberapa militankan pengorbanan jiwa raga dan harta mereka dalam memperjuangkan kepentingan organisasi mereka. Dengan menggantungkan kebijakan Full Day School ini, pemerintah yang berkuasa saat ini, telah mendapatkan peta terkini tentang ke mana arah pilihan mereka diberikan saat pemilu. Sebut saja ini politik test water, hehehe...

Selain ada nikmat dalam sebuah pertengkaran, dalam kubu dua organsasi sosial di atas juga ada udang di balik batu. Alih-alih iklan gratis, semua tokoh yang ingin moncer di kontes pemilu esok hari, muncul dari kubangan misteri. Dan tokoh yang belum yahut di media sosial, dapat dengan mudah mem-branding dirinya sendiri untuk muncul dipermukaan semu ini. Inilah isu menarik di cermati. Semua saling memanfaatkan situasi dan kondisi. Bahkan tidak hanya NU dan MD, semua underbow partai politik dari lini pelajar, petani, mahasiswa, buruh, perempuan, kaum intelektual, hingga kaum marginal, dapat diikat dalam satu situasi yang seakan penuh dengan nuansa perjuangan dan kemuliaan yang abadi.

Benarkah MD menjual Sekolah, NU menjual Madin?

 

Yang perlu dihawatirkan dalam polemik kebijakan Full Day School adalah kebijakan yang transaksional.  Yang dimaksud kebijakan yang transaksional adalah mereka yang mengusung Full Day School ingin menguasai sekolah. Dan mereka yang menolak Full Day School ingin menguasi madin. Dalam hal managerial, itu sah-sah saja. Namun dalam etika berbangsa dan bernegara, selaku bangsa yang unik karena multikulturalnya, jelas memiliki niat untuk menguasai lembaga pendidikan yang mencerahkan ini tidaklah elok, apalagi hinggi menjual.

Siapapun dan kapanpun menteri pendidikannya, harus memiliki karakter melayani, berani miskin, berkoban, dan suka berbagi. Seorang menteri pendidikan Indonesia, harus tahu bangsanya. Status menteri pendidikan adalah terkunci pada peran dalam memuliakan para siswa untuk berfikir santun dan beretika sopan. Santun untuk semua gagasan yang dihasilkan. Dan sopan untuk semua tindakan yang contohkan. Peran menteri pendidikan sudah dikunci oleh Ki Hajar Dewantara. Jika menteri pendidikan saat ini memiliki terobosan yang melebihi kemuliaan Ki Hajar Dewantara, monggo...!

Sekolah formal apapun, harus dimaknai dengan rasa. Semua Sekolah dan Madin dan apapun yang ada di Indonesia, harus bermuara pada pengabdian kepada masyarakat, bukan mengadu domba masyarakat. Bangsa ini harus segera bangun dan lari. Bukan sebaliknya, menggunakan lembaga pencerdasan ini dalam ruang transaksi. Tidak elok lah di lihat anak cucu nanti.

 

Siapa yang lebih Kuat?