Revolt of The Admirals: Protesnya Para Laksamana

Ironisnya menteri angkatan laut yang baru Francis P. Matthews justru tidak menanggapi serius peristiwa ini dan membiarkan Truman dan Johnson membatalkan proyek U.S.S. United States.

Pensiunan Laksamana William Halsey ketika bersaksi di Kongress A.S. atas protes pembatalan poyek U.S.S. United States | Sumber Gambar: history.com

Lantas para perwira angkatan laut pun mengambil langkah lebih lanjut, mereka bersedia memberikan kesaksian kepada "United States House Committee on Armed Services" atau Komite Kongress Amerika Serikat divisi urusan Angkatan bersenjata mengenai hasil temuan Op-23 yang menyatakan bahwa terdapat sangkut paut antara pettinggi Departemen Pertahanan dan Angkatan Udara Amerika Serikat, juga orang-orang disekitar Presiden Truman dalam intervensi untuk membatalkan proyek U.S.S. United States. 

Sayangnya bukti temuan Op-23 tidak bisa menguatkan Kongress untuk mengabulkan permintaan para Laksamana Angkatan Laut Amerika Serikat guna mendorong Presiden Truman dan Menteri Pertahanan Johnson agar kembali menyetujui proyek Kapal Induk Supercarier U.S.S. United States. Langkah para Laksamana ini juga membuat menteri Angkatan Laut Francis P. Matthews berang.

Matthews pun pada akhirnya justru memecat Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana Louis Denfeld karena dianggap telah membangkang. 

Presiden Truman, Menteri Pertahanan Jonhson dan Angktan Udara pun dianggap sebagai pemenang dalam Konflik dengan angkatan laut ini dengan dibatalkannya Proyek Supercarier U.S.S. United States dan disetujuinya proyek pesawat bomber strategis jarak jauh, Convair B-36 Peacemaker dan anggaran untuk Angkatan Udara naik secara signifikan sedangkan anggaran untuk Angkatan Darat dan Angkatan Laut harus dipangkas.

Militer Vs. Sipil

Presiden Harry S. Truman dan Menhan Louis Johnson beserta para petinggi Militer ketika rapat Dewan Keamanan Nasional | Sumber Gambar: Truman Library

Memang seperti diketahui jika kaum sipil di Amerika Serikat memiliki otoritas penuh terhadap militer atau yang biasa disebut "Civilian Control over The Military." 

Apalagi setelah diberlakukannya undang-undang keamanan nasional tahun 1947, di mana disebutkan bahwa Militer harus berada di bawah kendali penuh sipil dan mau tidak mau para petinggi Militer harus patuh terhadap atasan sipil mereka, terutama Presiden Amerika Serikat.

Peristiwa Revolt of the Admirals ini menandai satu dari serangkaian peristiwa perselisihan antara para petinggi Militer dan atasan sipil mereka.