Kenapa KKB Tak Jua Berhenti Berulah?

Atensi besar pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tidak bisa meyakinkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) berhenti berulah.

Padahal pemerintah sudah menggelontorkan anggaran untuk membangun berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan fasilitas umum lain seperti jalan, puskesmas, sekolah, bandara, jembatan dan lain sebagainya.

Sebagai contoh pekan lalu Presiden Jokowi melakukan peletakan batu pertama (ground breaking) PSN Kawasan Industri Pupuk Fakfak, Kamis (23/11/2023). 

Menandakan setelah 40 tahun Indonesia memiliki industri pupuk, Kawasan Industri Pupuk Fakfak menjadi yang pertama dibangun di wilayah Timur Indonesia.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa industri pupuk di Papua juga menjadi strategi besar menegakkan kedaulatan pangan di wilayah Papua. Ya hal bisa dipahami bangsa Indonesia memiliki 280 jiwa tapi pusat industri termasuk pupuk hanya terdapat di wilayah Jawa.

Komitmen itu yang terus dirawat supaya tumbuh dan menjadikan pemerataan pembangunan tidak hanya terpusat di sekitar Jawa. Namun harus dibangun berdasarkan keadilan. Presiden Jokowi selama pemerintahannya selalu berupaya membangun Indonesia sentris.

Selain membangun berupa fisik, pemerintah juga concern dalam berbagai upaya mengeluarkan masyarakat Papua dari jerat kemiskinan ekstrem. Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan rilis terbaru terkait menyusutnya angka kemiskinan ekstrem dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Bila dibandingkan dengan tahun 2018 menyentuh angka 2,6% turun menjadi 1,12 pada tahun 2023.

Berdasarkan tersebut bisa jadi angin segar dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Dalam kaitan pembangunan kawasan industri pupuk, hal ini menjadi kebijakan linear dengan penggalakkan kedaulatan pangan di Papua.

Jika pangan masyarakat Papua sudah berdaulat, maka kemiskinan ekstrem akan terus menyusut bahkan hilang. Dengan demikian, menjelang penghujung pemerintahan Presiden Jokowi, titik tekannya adalah membangun fisik juga membangun yang nonfisik. 

Kendati demikian, lagi-lagi KKB tak berhenti melakukan tindakan keji dan brutal terhadap warga sipil dan aparat keamanan. Mereka tidak senang terhadap pembangunan di Papua. Bahkan mereka bersikukuh untuk secepatnya keluar dari wilayah NKRI.

Yang ironis, ketika Presiden Jokowi meresmikan di hari kunjungannya, di tempat lain KKB menyerang pekerja puskesmas di Kabupaten Puncak, Papua, pada Jumat (24/11). 

Lima pekerja proyek pembangunan puskesmas menjadi sasaran kekejian Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Tiga orang dinyatakan meninggal dunia, sementara dua orang lainnya selamat.

Hal itu dikonfirmasi oleh Kasatgas Humas Damai Cartenz AKBP Bayu Suseno. Dia mengatakan bahwa penyerangan di Distrik Beoga Puncak, Jum'at sore sekitar pukul 15.00 WIT.

Pada Hari Sabtu teror tak berhenti. Empat prajurit Satgas Yonif Mekanis Raider 411/Pandawa Komando Cadangan Strategis TNI AD (Kostrad) dinyatakan gugur. 

Hal itu terjadi setelah kontak tembak dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Kelompok ini juga sering disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu (25/11/2023). 

Oleh karena itu, KKB meror ke semua pihak tanpa pandang bulu, baik sipil maupun militer. Dalam benak mereka paling penting mewujudkan Papua lepas dari NKRI. Tentu pemerintah harus segera melakukan langkah kongkret mengantisipasi korban jiwa terus berjatuhan. 

Semoga dengan dilantiknya Panglima TNI, Agus Subiyanto bisa memberikan pendekatan dan tindakan yang tepat untuk menangani KKb itu.