Antisipasi Politik Penetapan PSBB Menuju Darurat Sipil

Janji sekaligus kewajiban politik diatas merupakan bentuk garansi sosial bagi warga Jakarta. Meskipun dalam pelaksanaannya ditingkat lapangan relative sulit khususnya dalam menentukan dan menetapkan siapa saja warga masyarakat Jakarta yang berhak mendapatkan bantuan setelah  memenuhi persyaratan sesuai kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini sangat terkait dengan ketersediaan data base yang bisa dipertanggung jawabkan secara hukum.

Sebagaimana informasi maupun berbagai ulasan hingga pernyataan dari berbagai pihak yang berkompeten melalui pemberitaan nasional maupun media sosial, bahwa penetapan PSBB ini akan berdampak terhadap semua sektor bisnis di Jakarta. dampak langsung PSBB akan sangat terasa bagi masyakarat yang bekerja di sektor informal, hingga penurunan pendapatan yang cukup ekstrem. 

Pekerja industri baik berskala rumahan maupun UMKM, pekerja harian lepas dan pekerja berpenghasilan rendah terancam pemotongan upah dan kehilangan pekerjaan. Fenomena lain, dengan peliburan kantor maka efeknya akan berdampak kepada masyarakat kelas menengah bawah para pedagang asongan dan warung-warung makan kaki lima.

Berdasarkan paparan diatas, secara tidak langsung rantai pasok dan roda ekonomi di Jakarta sangat terdampak hingga perekonomian secara nasional. Hal ini dikarenakan  sekitar 70% perputaran uang ada di Jakarta, yang sekaligus mampu menyumbang cukup signifikan terhadap pendapatan nasional, khususnya penerimaan pajak sehingga akan ada efeknya terhadap makro ekonomi, maupun terhadap APBN.

Sejak masih ada himbauan pemerintah melakukan social distancing, para pelaku usaha juga telah menyampaikan di berbagai media cetak dan elektronik soal terkait kondisi perlambatan ekonomi Indonesia karena pandemi corona sebelum adanya PSBB. Banyak bisnis kehilangan pendapatan, karyawan kena pemutusan hubungan kerja, dan sektor informal yang terpaksa gulung tikar. Bahkan Kementerian Keuangan telah merilis proyeksi pertumbuhan ekonomi dalam negeri pada 2020 hanya dalam kisaran 2,3%. 

Prediksi mengenai potensi terjadinya konflik sangat tinggi di sektor informal selama pelaksanaan PSBB patut diwaspadai secara cermat dan sungguh-sungguh, meskipun pemerintah sudah memberikan bantuan sosial. Bantuan berlaku hanya untuk masyarakat yang memiliki indentitas warga DKI Jakarta. Padahal, banyak pekerja informal berasal dari provinsi lain. Perkiraan dibutuhkan dana sebesar Rp 840 miliar untuk kompensasi bagi pekerja informal.

Pialang Politik 

Sikap dan prilaku aparat kemanan sipil pemerintah Provinsi DKI Jakarta (baca: Satpol PP), kepolisian, dan tentara yang diperbantukan untuk penertiban masyarakat umum dan warga Jakarta harus diwaspadai selama menjalankan tugasnya secara seksama, karena sangat dimungkinkan bisa menimbulkan keresahan masyarakat hingga menjurus terjadinya amuk massa. 

Disisi lain, kebijakan politik penetapan PSBB adalah baru pertama kali terjadi di Indonesia. Warga masyarakat dipaksa dengan pemberlakuan aturan dan sanksi hukum untuk melakukan suatu tindakan tertentu yang tidak biasa dilakukan sebelumnya. Bahkan atas pemaksaan tindakan terhadap setiap individu tersebut, telah berdampak sangat serius terhadap kelangsungan kehidupan ekonomi mereka dan keluarganya. 

Implikasinya dengan dua fenomena di atas, setidaknya dipahami juga bahwa politik identitas di Indonesia berikut bangunan patron klien yang bisa dikonsolidasikan setiap saat, setidaknya masih mewarnai peta dan pola perpolitikan di Indonesia. Mereka memiliki modal relative kuat untuk menggerakkan massa pendukungnya.

Sehingga skenario chaos dalam bentuk apapun yang mereka kehendaki bisa diwujudkan dengan seketika. Fenomena sistem pemerintahan yang telah mendeklarasikan sebagai negara demokrasi dengan penghormatan nilai-nilai HAM internasional yang sudah diratifikasinya, sesungguhnya telah mempengaruhi sifat dan sikap permisif pihak pemerintah dan aparat keamanannya untuk bertindak secara hati-hati dan terukur.