Weleh. Kok bisa ada kebijakan kayak begitu? Kita dibuat tambang usil karena rasional dari pihak penentu kebijakan. Kalau ada kelompok yang melawan negara bersama Pancasila, maka segera saja dibubarkan.
Sekarang, ormas keagamaan sebagai mitra malah diberi izin usaha tambang. Wajarlah. Akhirnya, saya tidak jadi menggaruk-garuk kepala yang tidak gatal.
Apa benar akan terjadi di lapangan. Setelah mendapat izin usaha dan memenuhi semua persyaratan menjadikan seorang ketua ormas keagamaan memiliki jet pribadi atau Roll Royce saat kelola tambang? Jangan begitu dong terhadap calon juragan tambang! Itu sebenarnya menjurus cemoohan tidak beralasan.
Kita juga tidak heran sama pihak yang belum paham "isi dalamnya" ormas keagamaan. Apa pembicaraannya? Kenapa tidak diberikan kepada yang profesional, yang tahu mengelola usaha dan modal uangnya? Kalau ormas keagamaan urusannya agama. Memangnya ormas keagamaan lahir kemarin sore?Â
Lihatlah ormas keagamaan! Tuh, banyak dan handal SDM mereka.
Biar diceramahi sehari semalam bakal kurang paham duduk perkaranya. Cuma alasan demokrasi, sehingga kita butuh kritikan.
Sepedas apapun pembicaraannya, kita anggap sebagai sesuatu yang mengasyikkan. Yang gemblung itu siapa yang katakan? Terserah saja. Omongan Mukidi atau kritikus ulung soal persyaratan ketat atas izin usaha tambang (ketawa dulu).
Baca dan dengar baik-baik saudara! Apa kata Presiden Jokowi?Â
"Baik itu diberikan kepada koperasi yang ada di ormas maupun mungkin PT dan lain-lain, jadi badan usahanya yang diberikan, bukan ormasnya." "Persyaratannya juga sangat ketat," ujar Jokowi. Kalimat tersebut jelas.
Berturut-turut sindiran dari berbagai arah. Urusan akhirat dan urusan dunia sudah bercampur aduk. Padahal urusan tambang adalah seharusnya urusan bernegara.
Marilah kita melihat diri sendiri. Sudah sulit dibedakan, mana krisis moral dan mana krisis moneter dari ormas keagamaan. Tunggu dulu, apa boleh kita ketawa ngakak?
