Lantas, semua orang terancam nyelutup. Saking dongkolnya, seorang berkata: "Ambil semua saja, Jokowi!" Dengan ingatan tak terlupakan tentang om Gibran, Anwar Usman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dianggap biang dari semrautnya aturan main politik. Mulai dari batas usia, netralitas hingga melenggangnya pejabat berkampanye politik.
Kira-kira jari kita yang bermain di atas tuts-tuts terperosok ke bawah layar ponsel gara-gara serunya berkomentar di medsos seraya lebih senang berisik bicara soal setuju atau tidak atas pernyataan Jokowi. Berita dari media soal pernyataan Jokowi masih hangat. Ada orang yang menganggap Jokowi itu plintat-plintut dan ngalor-ngidul.
Mereka yang menilainya tidak konsisten tidak kalah betenya. Masa kampanye calon presiden dan calon wakil presiden diplesetkan. Mari kita perhatikan kata-kata di layar ponsel. "Ganjar kampanye, Ganjar keliling, Anies kampanye kampanye, Anies keliling, Prabowo kampanye, Jokowi keliling." Setelah saya membacanya, saya hanya tersenyum. Ia sebatas lucu-lucuan bercampur aduk ejekan. Celaka 12! Kita geregetan dan mencak-mencak dibuatnya karena pernyataan Jokowi.
Menurut KPU, masa kampanye berlangsung dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Â Dalam kurun waktu itu, terdapat manuver, blunder, isu, pernyataan, dan perkembangan elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden. Jangan lupa, ada pernyataan mewah dan meriah. Mewah karena pernyataan Jokowi diliput oleh media mengundang silang pendapat. Silang pendapat itu berkelas tinggi.
Terekam, suatu hari diucapkan tidak boleh berkampanye dan memihak, di hari berikutnya lain diucapkan boleh berkampanye. Hal ini, bukan soal tidak konsisten dan bohong. Itulah politik, ia tidak ajeg. Kita malah bingung, kalau permainan politik serupa permainan kata-kata. Ia tidak pasti, tetapi membuat deg-degan dan percaya diri.
Sampai akhirnya, presiden, menteri, gubernur, bupati, walikota dan pejabat negara lainnya hingga kepala desa bisa kampanye sambil memihak ke salah satu calon presiden dan wakil presiden yang didukung oleh Jokowi. Dalam benakku, ini betul-betul permainan Jokowi yang nyentrik. Ini juga gara-gara si Akbar.Â
Eitss! Kampanye akbar 8-10 Februari 2024 yang saya maksudkan. "Bumbu penyedap" itu bernama "Presiden boleh kampanye dan memihak." Di puncak kampanye akbar bakal panas dan di situlah pernyataan Jokowi diuji. Termasuk apakah Jokowi sebagai presiden sedang cuti.
Satu hal lagi. Pernyataan Jokowi tuai sorotan dan komentar, dari kiri kanan, diantaranya dari pegiat. Berikut sorotan dari pegiat. Kita simak apa yang dinyatakan oleh Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati.
"Ini berpotensi akan menjadi pembenaran bagi presiden sendiri, menteri, dan seluruh pejabat yang ada di bawahnya, untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan di dalam Pemilu 2024."
Bagaimana dengan sorotan pengamat atas pernyataan Jokowi? Kita ambil satu komentar pengamat tentang soal tersebut. Dia adalah pengamat dari Universitas Diponegoro, Wahid Abdulrahman. "Menurut saya berbahaya. Karena kita akan sulit melihat apakah ini dalam konteks presiden atau 'tim pemenangan anaknya' dan tentu aksesnya jadi sangat tidak bagus, apalagi berkaitan dengan penggunaan fasilitas negara," kata Wahid.
Tidak ketinggalan komentar dari calon wakil presiden. Yang satu ekspresi dari Muhaimin Iskandar dan yang lainnya dari Mahfud MD.
