Dalam hal ini Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. "Kami memahami bahwa extraordinary fiscal policy selama Covid-19 memberikan beban yang meningkat bagi APBN kita. Rasio utang kita meningkat dari 30 persen menjadi di akhir dan tahun depan akan mencapai di atas 40 persen," ujarnya di Komisi XI.
Langkah demi langkah penanganan beban utang yang menumpuk di tengah krisis corona telah melibatkan mode kehidupan.Â
Perhitungan atas dampak atau konsekuensi beban utang yang diperhadapkan krisis merupakan bentuk pengorbanan masyarakat.Â
Karena itu, beban utang ditanggung orang per orang sebesar puluhan juta rupiah berdasarkan hasil pembagian jumlah utang dengan jumlah penduduk.
Begitulah bukti-bukti dan fakta ketika beban utang dibayar oleh negara sekaligus obyek korbannya ditimpakan pada masyarakat luas.Â
Ragam komentar dan pernyataan keprihatinan bercampur dukungan terhadap langkah-langkah kebijakan afirmatif yang ditempuh oleh pemerintah.
Rangkaian pernyataan, seperti: "Apapun yang dilakukan pemerintah pasti itu yang terbaik ... hanya orang bodoh yang bisanya cuma mem-bully pedahal tidak tahu apa-apa." "Dalam kondisi pandemi seperti ini bukan hanya Indonesia yang merasakan beban berat memenuhi kebutuhan rakyatnya. Apalagi yang bisa dilakukan selain berhutang karena kebutuhan rakyat diatas segalanya. Semoga pandemi cepat berlalu." "... Tentu saja tidak. Masih banyak lagi hal yang harus di perbaiki oleh pemerintah Indonesia. Seharusnya mereka tidak menambah utang negara, tetapi memperbaiki struktur kekacauan dari dalam dulu, dimana koruptor seharusnya dihukum secara adil, oknum-oknum diberikan hukuman, memberikan fasilitas yang bisa di jangkau semua rakyat ..." "Ujung-ujungnya bea pajak dan tagihan akan baik buat melunasi utang negara tetapi sedikit yang dinikmati. Perlu keberanian seorang pemimipin dan dukungan rakyat penuh untuk mengatasinya."
Tetapi, satu artikulasi yang dipertimbangkan untuk menghadapi peningkatan utang negara yang bergeser dari perubahan nilai tukar ke sistem fiskal (APBN) yang teridentifikasi sebagai pemicunya.Â
Pertimbangan ulang ditujukan pada pengelolaan utang melalui APBN.Â
Negara kita ternyata dalam masa yang tidak dipastikan kapan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen bergantung pada krisis.
Instrumen harus diuji kemampuan analisis pendapatan dan pembiayaan maupun pilihan instrumen kebijakan lain. Ia diharapkan kegunaannya untuk mengokohkan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional.Â