Kita akui, sebenarnya bukan hanya birokrasi pemerintahan saja yang mendapat sorotan dari masyarakat, banya instansi lain yang juga tak kalah pelik permasalahannya, apakah di BUMN atau di instansi swasta. Seperti biaya admin bank, apapun dikenai biaya, bunga bank yang mencekik. Permasalahan pada BPJS, PLN, Â dan lembaga jasa lainnya. Begitu juga di perusahaan swasta yang melakukan praktek yang tidak baik dalam memajukan usahanya atau untuk mendapatkan proyek dari pemerintah.
Tetapi mengapa selalu birokrasi menjadi sorotan ? karena memang birokrasi adalah instrumen pemerintah, karena itu menyelesaikannya juga tidak bisa biasa-biasa saja, harus berani out of the box. Birokrasi harus menjadi contoh sekaligus regulator dari semua gerak kehidupan masyarakat, apalagi menggerakkan roda perekonomian.
Untuk identifikasi, klasifikasi, analisis, dan mereformulasi semua penyakit besar birokrasi apakah dari sisi regulasi, struktur, kultur, SDM, managemen kepegawaian, sistem penganggaran, sistem penggajian, sistem pengawasan, relasi birokrasi dan politik, dan sebagainya.
Akibatnya akan berdampak pada indikasi seperti korupsi, inefisiensi, maladministrasi, kultur yang feodalistik, ego sektoral, koordinasi yang tidak harmoni, rekrutmen CPNS dan PPPK yang masih ada unsur nepotisme, penempatan dalam jabatan yang masih banyak persoalan, SDM aparatur yang masih babak belur, sistem penggajian, remunerasi dan kesejahetraan pegawai yang masih diperdebatkan, kepastian hukum yang kadang seperti gelang karet, politisasi birokrasi yang tak henti, pelayanan yang kurang profesional kurang ramah pada investasi sebagaimana yang dirasakan Pak Presiden, dan banyak persoalan lainnya. Menyelesaikan semua ini memang harus dilakukan dengan fokus, serius, segera dan satu arahan.
Seperti contoh, saat ini, ditengah wacana besar penyederhanaan birokrasi sebaiknya penerimaan CPNS di moratorium dulu, kecuali untuk mengisi formasi aparatur yang betul betul urgent, seperti tenaga kesehatan, tenaga pendidik, atau tenaga lainnya yang vital untuk dipenuhi, selain itu di stop dahulu.
Semua aturan di audit dan dikaji ulang, semua aparatur di audit yang tidak memenuhi standar minimal aparatur di pensiun dinikan dengan diberikan haknya. Tidak ada lagi penerimaan pegawai P3K/honorer yang masih besar pintu masuk nepotismenya, penerimaan P3K harus dilakukan ujian seperti layaknya CPNS.
Mengaudit sistem penggajian dan remunerasi yang berkeadilan untuk seluruh aparatur se Indonesia, memformulasi sistem pengganggaran yang efektif dan transparan, membenahi sistem pelaporan, system pengawasan dan sebagainya. Semua harus dibenahi secara sistematis, sinergis dan komprehensif, tidak bisa secara parsial dan setengah-setengah.
Yakinlah jika kita betul betul serius, Insya Allah semua itu bisa diurai, diidentifikasi, kemudian satu-satu dicari akar penyebabnya, selanjutnya dicari formulasi penyembuhannya untuk mendapatkan peta jalan reformasi birokrasi yang kompatibel, semua harus dianalisis secara sistematis, terukur, objektif, komprehensif dan mereformasinya secara utuh, tidak bisa secara parsial, walaupun penerapannya bisa secara gradual dan bertahap. Tetapi kita harus menemukan dan memiliki roadmap besarnya terlebih dahulu, kearah mana agenda besar reformasi birokrasi ini akan dibawa.
***
Dalam kesempatan ini saya cukupkan sampai disini rembuk saran dan curhatan saya kepada Bapak Presiden. Bagaimana untuk break down, formula, metodologi, simulasi, analisis, dan mengurai benang kusut patologi birokrasi ini satu persatu akan saya upload dilain waktu. Saya yakin banyak pakar dan putra putri terbaik bangsa lainnya yang lebih paham dan lebih komprehensif pemikirannya untuk mengurai semua harapan Bapak presiden ini.
Semoga bisa menjadi bahan masukan untuk agenda besar reformasi birokrasi Indonesia..
