Surat untuk Presiden Terkait Peta Jalan Reformasi Birokrasi

Bagian 3 : Peta Jalan Reformasi Birokrasi

Untuk merubah semua fenomena, dinamika dan patologi birokrasi yang sudah diuraikan pada bagian 1 dan 2 sebelumnya, kiranya tidaklah bisa berharap hanya dengan political will, teguran keras, apalagi mengharap pada kemauan dan kesadaran dari aparat birokrasi itu sendiri, saya pastikan kalau hanya himbauan dan mengharap kesadaran dari birokrasi untuk membenahinya tidak akan bisa, baik ke para pejabat dan aparatur birokrasinya maupun kelembaganya.

Tak bisa dinafikan, ketika sudah masuk dalam rumah birokrasi, maqom keakuan, maqom kekuasaan dan maqom pemegang orotitas sudah merasa menjadi haknya, birokrasi akan melenggangkan dan membesarkan kekuasannya dengan cara melanggengkan otoritasnya, dan otoritas itu adalah melalui aturan yang dibuat oleh birokrasi itu sendiri.

Karena itu, nawaitu dan harapan Pak Presiden yang sangat mulia dan besar ini bagi kemajaun bangsa Indonesia, harus segera ditangkap oleh kementerian atau institusi yang berwenang untuk mereformasi birokrasi ini, dengan pikiran yang lapang, jernih, arif, bijaksana dan memikirkan untuk kemajuan Indonesia kedepan..

Kompetensi Tim Kerja 

Tanpa mengurangi profesionalitas, kompetensi dan niat baik dari kementerian atau institusi yang terkait menangani reformasi birokrasi. Sebaiknya roadmap besar reformasi birokrasi Indonesia ini ditangani oleh sebuah tim kerja ad hoc yang fokus hari-harinya untuk mengidentifikasi permasalahan yang amat banyak, mengkaji, menganalisis, mengurai, dan menemukan formula terbaik bagi tatanan baru birokrasi Indonesia untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Tim kerja ad hoc tetrsebut diisi dari para pakar, akademisi, birokrat yang berpikiran konstruktif dan objektif, dan praktisi yang kompeten dari berbagai kompetensi profesi dan disiplin ilmu, dari berbagai lembaga yang tidak memiliki konflik kepentingan, tetapi memahami apa itu birokrasi, dan dipadukan dengan masukan dari pakar dan praktisi generasi zaman now, yang memahami seluk beluk tekhnologi infomasi, untuk berkolaborasi dan bersinergi mencari format terbaik, membuat sistem birokrasi yang kapabel, sistem dan aturan yang terintegrasi, modern dan update tekhnologi, terbuka dan berwibawa.

Pekerjaan tim ini tidak boleh sambil-sambilan, tidak boleh menyambi mengisi acara ditempat lain, atau berlaku sebagai seorang bos, jika ada yang demikian diganti saja dengan yang lain.

Tim ini fokus dulu setiap hari sampai kerjanya rampung, diberi tenggat waktu, misalnya selama 6 bulan, 1 atau sampai 2 tahun. Hasil dari tim ad hoc reformasi birokrasi ini tentu belum bisa langsung diterima, dilakukan dulu panel untuk mendapatkan masukan ke beberapa universitas, kementerian dan lembaga lainnya baik pemerintah maupun swasta/swadaya masyarakat, presentasi didepan Presiden atau didepan rapat kabinet. 

Kapan perlu tim ad hoc ini langsung dibawah pengawasan Presiden. Mengenai dimana tim kerjanya dicantolkan untuk difasilitasi dalam bekerja terserah saja, bisa saja dibawah kementerian sekretariat negara, dibawah kementerian koordinator politik, hukum dan keamanan,  kementerian aparatur negara dan reformasi birokrasi atau di kementerian/lembaga lainnya yang pas, terserah pak Presiden saja.

Substansi Peta Jalan Reformasi Birokrasi 

Kita akui, sebenarnya bukan hanya birokrasi pemerintahan saja yang mendapat sorotan dari masyarakat, banya instansi lain yang juga tak kalah pelik permasalahannya, apakah di BUMN atau di instansi swasta. Seperti biaya admin bank, apapun dikenai biaya, bunga bank yang mencekik. Permasalahan pada BPJS, PLN,  dan lembaga jasa lainnya. Begitu juga di perusahaan swasta yang melakukan praktek yang tidak baik dalam memajukan usahanya atau untuk mendapatkan proyek dari pemerintah.

Tetapi mengapa selalu birokrasi menjadi sorotan ? karena memang birokrasi adalah instrumen pemerintah, karena itu menyelesaikannya juga tidak bisa biasa-biasa saja, harus berani out of the box. Birokrasi harus menjadi contoh sekaligus regulator dari semua gerak kehidupan masyarakat, apalagi menggerakkan roda perekonomian.

Untuk identifikasi, klasifikasi, analisis, dan mereformulasi semua penyakit besar birokrasi apakah dari sisi regulasi, struktur, kultur, SDM, managemen kepegawaian, sistem penganggaran, sistem penggajian, sistem pengawasan, relasi birokrasi dan politik, dan sebagainya.

Akibatnya akan berdampak pada indikasi seperti korupsi, inefisiensi, maladministrasi, kultur yang feodalistik, ego sektoral, koordinasi yang tidak harmoni, rekrutmen CPNS dan PPPK yang masih ada unsur nepotisme, penempatan dalam jabatan yang masih banyak persoalan, SDM aparatur yang masih babak belur, sistem penggajian, remunerasi dan kesejahetraan pegawai yang masih diperdebatkan, kepastian hukum yang kadang seperti gelang karet, politisasi birokrasi yang tak henti, pelayanan yang kurang profesional kurang ramah pada investasi sebagaimana yang dirasakan Pak Presiden, dan banyak persoalan lainnya. Menyelesaikan semua ini memang harus dilakukan dengan fokus, serius, segera dan satu arahan.

Seperti contoh, saat ini, ditengah wacana besar penyederhanaan birokrasi sebaiknya penerimaan CPNS di moratorium dulu, kecuali untuk mengisi formasi aparatur yang betul betul urgent, seperti tenaga kesehatan, tenaga pendidik, atau tenaga lainnya yang vital untuk dipenuhi, selain itu di stop dahulu.

Semua aturan di audit dan dikaji ulang, semua aparatur di audit yang tidak memenuhi standar minimal aparatur di pensiun dinikan dengan diberikan haknya. Tidak ada lagi penerimaan pegawai P3K/honorer yang masih besar pintu masuk nepotismenya, penerimaan P3K harus dilakukan ujian seperti layaknya CPNS.

Mengaudit sistem penggajian dan remunerasi yang berkeadilan untuk seluruh aparatur se Indonesia, memformulasi sistem pengganggaran yang efektif dan transparan, membenahi sistem pelaporan, system pengawasan dan sebagainya. Semua harus dibenahi secara sistematis, sinergis dan komprehensif, tidak bisa secara parsial dan setengah-setengah.

Yakinlah jika kita betul betul serius, Insya Allah semua itu bisa diurai, diidentifikasi, kemudian satu-satu dicari akar penyebabnya, selanjutnya dicari formulasi penyembuhannya untuk mendapatkan peta jalan reformasi birokrasi yang kompatibel, semua harus dianalisis secara sistematis, terukur, objektif, komprehensif dan mereformasinya secara utuh, tidak bisa secara parsial, walaupun penerapannya bisa secara gradual dan bertahap. Tetapi kita harus menemukan dan memiliki roadmap besarnya terlebih dahulu, kearah mana agenda besar reformasi birokrasi ini akan dibawa.

***

Dalam kesempatan ini saya cukupkan sampai disini rembuk saran dan curhatan saya kepada Bapak Presiden. Bagaimana untuk break down, formula, metodologi, simulasi, analisis, dan mengurai benang kusut patologi birokrasi ini satu persatu akan saya upload dilain waktu. Saya yakin banyak pakar dan putra putri terbaik bangsa lainnya yang lebih paham dan lebih komprehensif pemikirannya untuk mengurai semua harapan Bapak presiden ini.

Semoga bisa menjadi bahan masukan untuk agenda besar reformasi birokrasi Indonesia..

Mohon Maaf jika rembuk saran dan curhatan saya tidak pada tempatnya, semua tiada lain demi ingin melihat bangsa besar kita maju dan berjaya dimata dunia, seperti doa, cita cita, visi dan harapan Bapak Presiden dan kita semua yang begitu besar akan bangsa maritim ini.

Semoga kita selalu diberi petunjuk, kemudahan, kelancaran, hidayah dan karunia dari Allah SWT..

Aamiin Yachrabbulalamin...