***
Pertanyaan ini menyangkut masalah etika. Karena etika merupakan panduan dasar mengenai nilai dan moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Jika saja seseorang sudah tidak memiliki panduan dasar sebagai kerangka acuan berperilaku untuk berinteraksi dengan lingkungannya, apatah lagi lingkungan sosial seperti bernegara, masihkah cukup dipercaya untuk mengemban sebuah amanah? Apalagi mengemban amanah sebagai pejabat publik.
Lain halnya dengan Ketua BPK, HAA. Karena memiliki kedudukan yang terhormat sebagai pejabat publik maka publik merasa kaget, bahkan merasa dikhianati ketika tahu namanya juga tercantum dalam Panama Papers. Segera “rahasia” tersebut kemudian menjadi bahan perbincangan, perdebatan, hujatan, dan pula olok-olokan.
HAA memiliki predikat terhormat sebagai Ketua salah satu lembaga tinggi negara, setingkat Presiden, seharusnya dapat menjaga amanah. Sayangnya posisi prestisius tersebut tidak dibarengi dengan etika yang baik.
***
Mengapa kita perlu menggugat etika seorang Ketua BPK? Karena sebagai pejabat publik harus dapat menjaga perilakunya dari hal-hal yang dapat memcemarkan jabatan yang sedang diembannya.
Jika sudah demikian, apa yang perlu dan harus dilakukan oleh HAA untuk tidak terus menerus “terjebak” dalam skandal menghindari pajak ini? Tentu saja, sebagaimana keinginan publik dan mengacu pada moral dasar sebagai pejabat publik, ia harus segera menyatakan mengundurkan diri (Menanti HAA Unjuk Keberanian).
HAA boleh-boleh saja berkaca pada langkah yang telah dicontohkan PM. Islandia dan Menteri Perindustrian Spanyol. Atau langkah mundur dan meletakkan jabatan yang pernah ditunjukkan Mantan Dirjen Pajak. Dengan mengikuti pakem tersebut, (dan mestinya sejak awal langkah itu HAA tempuh), maka publik tidak terlalu merasa skeptis terhadap itikad dan niat baiknya.
Lepas dari kemungkinkan salah benar Panama Papers, jika sejak awal ketika tahu namanya tercantum dalam Panama Papers dan langsung mengundurkan diri, maka saya yakin publik akan memberikan maaf. Lebih dari itu mungkin pula memberikan rasa hormat.
Sebab publik Indonesia itu sangat pemurah dalam hal memberi maaf. Lebih jauh, cepat pula lupa (amnesia) atas sebuah kasus. Publik, lepas dari kesalahan yang mungkin ada, akan memberikan appresiasi atas keberanian dan niat baik HAA yang sudah berkenan memberi contoh.
Akan tetapi sungguh sangat disayangkan, sampai sejauh ini tanda-tanda “keberanian” HAA belum muncul. Yang ada adalah sikap resistensi, di mana hal itu semakin menunjukkan indikasi ketidakwajaran motif membuka perusahaan changkang di luar negeri itu. Negeri yang menerapkan kebijakan bebas pajak.
