Dalam dunia politik dikenal sebuah adagium, “tidak ada makan siang yang gratis”. Hal itu berarti pula bahwa sikap PAN yang mau bergabung dengan (koalisi) mendukung Pemerintah, pasti memiliki “motif” tertentu. Motif dapat berupa kompensasi kepentingan yang tentu saja sangat menguntungkan sehingga ujug-ujug PAN berbelok arah dan menyatakan bergabung dengan Pemerintah. Apalagi “deklarasi” bergabungnya PAN tersebut dilakukan melalui jumpa pers setelah Ketum PAN bersama koleganya pejabat teras PAN lainnya, seperti Sekjen PAN, Eddy Soeparno dan Ketua MP PAN, SB., bertemu dengan Presiden Jokowi di istana.
Pa Zul boleh mengatakan bahwa bergabungnya PAN dalam koalisi mendukung Pemerintah, bukan karena masalah pembagian kue kekuasaan. Pa Zul juga boleh sesumbar menyebut bahwa PAN bergabung dengan Pemerintah karena panggilan kebangsaan, ingin bersama Pemerintah “terlibat” langsung dalam ikhtiar (meningkatkan) kesejahteraan rakyat. Pa Zul juga boleh berkoar bahwa PAN terdorong untuk bergabung dengan Pemerintah karena idealisme lebih mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan kelompok, golongan, apalagi kepentingan orang perorang.
Publik patut mengangkat topi dan memberi respek terhadap niat mulia para petinggi PAN ini. Atas nama bangsa dan negara, mereka berani mengesampingkan ego kelompoknya. Lebih jauh, sikap PAN yang menyatakan bergabung dengan Pemerintah, termasuk sebuah terobosan yang sangat berarti untuk memecah kebuntuan politik tanah air, yang sejak Pilpres lalu terdikotomi dalam dua kelompok besar, KIH dan KMP. Bahkan PAN berani “mengeliminasi” dirinya sendiri dari KMP untuk tidak terlebih dahulu berkoordinasi, berkonsultasi, dan meminta “restu” kepada Pimpinan KMP dan anggota-anggota KMP lainnya atas keputusan politiknya bergabung dengan Pemerintah.
Tapi, semulia apapun keputusan politik, tetap akan menimbulkan “kecurigaan”. Masa iya sih, hanya semata-mata idealisme untuk kepentingan bangsa dan negara (NKRI), masa iya sih, bukan karena “janji-janji” akan mendapatkan konsesi politik tertentu, PAN mau bergabung? Padahal publik sangat paham bahwa dalam politik semua hal bisa saja terjadi. Tidak ada kawan atau lawan yang abadi, yang abadi adalah kepentingan (politik). Dengan demikian, para petinggi PAN tidak perlu merasa malu dan risih mengakui bahwa memang ada konsesi politik yang diperoleh setelah menyatakan bergabung. Dan pasti Pemerintah juga sangat tahu diri dan patut berterima kasih dengan memberikan kompensasi yang memadai atas sikap politik ala PAN ini.
Hal itu sepertinya terkonfirmasi melalui pernyataan pendiri dan “owner” PAN, Amien Rais. Ketika dalam perjalanan menuju ke kantor saya memutar radio dan mendengarkan sebuah siaran yang memberitakan tentang situasi politik kekinian. Salah satu yang disorot adalah sikap politik PAN yang terbaru. Apalagi kalau bukan pernyataan “deklarasi” bergabung dengan Pemerintah. Disebutkan Amien Rais, menyatakan bahwa ada konsesi politik yang diperoleh berupa kue kekuasaan sehubungan pernyataan PAN bergabung dengan Pemerintah. Menurut siaran radio itu, Amien Rais menyatakan bahwa dalam waktu dekat Pemerintah akan melakukan (kembali) perombakkan kabinet, dan PAN akan mendapat jatah beberapa menteri dan jabatan lainnya. Catat beberapa menteri. Jika pernyataan Amien Rais ini bisa “dipegang”, dengan begitu, sedikit terkuak “motif” sebenarnya dari sikap politik PAN. Rupanya sebelum menyatakan bergabung, para petinggi PAN (termasuk pula Amien Rais) telah melakukan “negosiasi politik” untuk mencapai “kesepahaman” bersama. Pernyataan Amien Rais itu juga mengkonfirmasi bahwa sikap politik PAN yang menyatakan bergabung dengan Pemerintah telah mendapat restu dari sang pendiri dan “owner” PAN, Amien Rais sendiri.
Menurut Amien Rais bergabungnya PAN dengan Jokowi (Pemerintah) adalah langkah awal untuk jangka panjang dalam rangka membangun Indonesia yang lebih baik. Karena itu, Amien Rais berharap, Pemerintahan Jokowi tidak hanya berhenti sampai di sini dengan merangkul PAN saja, tetapi harus dapat merangkul semua elemen masyarakat, tokoh bangsa, media massa, hingga lembaga sosial masyarakat (LSM). Jika hanya merangkul PAN semata, Amien Rais mengingatkan bahwa hal itu merupakan (hanya akan menjadi) rangkulan maut (baca di sini). Kita berharap sikap PAN ini dapat membawa kesejukan dan kedamaian dalam atmofsir politik Indonesia, di tengah situasi ekonomi yang kurang menggembirakan dewasa ini.
Sayangnya optimisme yang sempat mekar itu, pada Kamis sore hingga malam sedikit berubah. Hal mana setelah para petinggi PAN, khususnya PA Zul sebagai nahkoda PAN bertemu dengan para dedengkot KMP. Rupanya niat tulus PAN bergabung dengan Pemerintah demi kepentingan bangsa dan negara (NKRI), sempat membuat tokoh-tokoh KMP seperti kebakaran jenggot. Dengan begitu dapat ditebak, sikap PAN sontak mendapat resistensi kelompok KMP.
***
Beragam komentar dan tanggapan dari para petinggi partai di KMP memberikan reaksi terhadap sikap PAN yang bergabung dengan Pemerintah. Ada yang menganggap bahwa sikap PAN merupakan sesuatu yang wajar dalam politik. Ada pula yang meragukan bahwa sikap PAN itu hanya merupakan “move politic”, dan masih banyak lagi yang lainnya. Karena itu KMP merasa perlu untuk meminta penjelasan langsung dari Ketum PAN berkaitan dengan sikapnya tersebut.
Idrus Marham, Sekjen Partai Golkar dan Sekretaris KMP menyatakan bahwa perlu ada penjelasan dari PAN sebagai bentuk pertanggungjawaban, baik secara moral, politik, dan organisasi (Kompas TV). Hal itu penting dilakukan mengingat Pa Zul (Ketum PAN) merupakan salah seorang yang “membidani” lahirnya KMP.
Sikap resistensi juga diperlihatkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR dan juga Wakil Sekjen PKS termasuk salah seorang yang meragukan “niat tulus” yang ingin bersama Pemerintah membangun bangsa. Melalui Ketua Fraksi PKS di DPR/MPR (?) menyatakan dengan mengungkit “jasa”, bahwa KMP berjasa mengantarkan Zulkifli Hasan, sang Ketum PAN, hingga bisa menduduki kursi empuk Ketua MPR RI.
