Menurut Enny Sri Hartati dari Institute for Development of Economics and Finance, Doktor alumnus Institut Pertanian Bogor konsentrasi ekonomi pembangunan, menyatakan bahwa secara umum kondisi ekonomi Yunani tidak berdampak langsung terhadap ekonomi Indonesia, selain karena Indonesia tidak mengandalkan pasar ekspor Yunani, kondisi keuangan Indonesia relatif sehat pasca krisis 1998 dan 2008.
Hal ini diamini oleh Ndiame Diop, Ekonom Utama World Bank, memang tidak berdampak langsung, tapi jika krisis Yunani berlarut-larut, maka akan berdampak pada pemulihan Eropa dan dampaknya mungkin ke global (termasuk Indonesia) karena saat ini Eropa masih sangat penting bagi ekonomi global, eropa masih menjadi “mesin” ekonomi dunia saat ini.
Menurut Dirut Bursa Efek Indonesia, Tito Sulistio, krisis Yunani hanya gambaran psikologi market (pasar). Ia menghawatirkan pristiwa di China, market turun 30%. Menurutnya China merupakan emerging market terbesar. Itulah yang menurutnya harus dikhawatirkan.
Menurut Menteri Keuangan, Prof. Bambang Brodjonegoro, Guru Besar Fakultas Ekonomi UI, (alumnus Doktoral dari Universitas Illinois-AS), menyatakan bahwa krisis Yunani saat ini serupa dengan krisis 1998, terjadi karena pemerintah tidak menjaga stabilitas fiskal.
Menurut Prof Anwar Nasution, yang juga guru besar FE-UI (alumnus Doktoral dari Universitas Tufts-AS) menyatakan bahwa krisis ekonomi di yunani disebabkan karena besarnya pinjaman luar negeri pemerintah Yunani yang sudah lama hidup besar pasak dari tiang. Di Indonesia, masalahnya berbeda. Utang pemerintah Indonesia dewasa ini masih terkontrol. Masalah keuangan di Yunani saat ini seperti krisis 1997/1998 di Indonesia.
Penyebab pertama sumber kerawanan ekonomi Indonesia adalah utang luar negeri sektor swasta terlalu besar. Umumnya, utang itu merupakan utang dalam bentuk valuta asing berjangka pendek untuk membelanjai investasi berjangka panjang. Sebagian dari investasi itu (seperti real estate, industry pertambangan, manufaktur) hanya menghasilkan pennrimaan dalam bentuk rupiah. Investasi tersebut untuk memanfaatkan tingkat suku bunga murah di singapura. Lebih dari sepertiga likuiditas bursa efek dan pasar obligasi dalam negeri berasal dari pemasukan modal asing jangka pendek. Memungkinkan modal tersebut milik orang Indonesia yang diparkir di singapura dan Hong Kong.
Kedua, harga komoditi primer yang notabene adalah andalan ekspor Indonesia, terus merosot sejak 2011. Industri manufaktur dan PMA (Penanaman Modal Asing) sudah mengalami kemerosotan sejak satu dekade terakhir akibat dari penguatan mata uang dolar, sistem perdagangan dan perizinan yang semakin protektif dan infrastruktur (listrik, jalan dan pelabuhan) yang sangat terbatas. Apa yang dimaksud protektif, misalnya kebijakan pengolahan bijih tambang, adanya larangan ekspor dan tarif ekspor bijih mineral yang mahal, sehingga tak bisa diandalkan sebagai Negara pengekspor. Sehingga pembeli beralih ke negara lain penghasil bijih mineral seperti Asutralia dan Papua New Guinea.
Ketiga, dunia usaha kesulitan melunasi bunga dan pokok utangnya di satu pihak, tingkat suku bunga luar negeri dan dalam negeri semakin meningkat dan rupiah melemah.
Di lain pihak, harga produk semakin melemah. Selanjutnya tunggakan, kredit dan pelemahan rupiah meningkatkan NPL (Non Performing Loan/kredit bermasalah) perbankan dan risiko transaksi devisanya.
Bagaimana dengan pandangan Prof John T. Harvey? Ia merupakan Profesor di Texas Christian University-AS yang domainnya di bidang ekonomi internasional, makroekonomi, sejarah ekonomi, dan pemikiran kontemporer. Professor yang menyukai sejarah perang dunia II ini menilai ada 5 alasan kenapa hasil “tidak” dari referendum Yunani benar. Dengan kata lain ia mendukung keputusan menolak bailout ketiga dari Troika. Ia menulis secara khusus bahwa Jerman dan Perancis yang ‘mengarsiteki’ Troika. Ia juga menilai buruknya sistem euro, mata uang tunggal untuk negara-negara di Eropa.
Pada 8 Juli 2015, dua hari setelah referendum dilakukan, ia meng-upload tulisannya di Forbes, Five Reasons Whay the Greeks Were Right. Lima alasan kenapa Yunani benar, terkait hasil referendum.
