Hilangnya Pamor PDI Perjuangan, Sudah Saatnya Berbenah!

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) adalah salah satu partai politik terbesar dan tertua di Indonesia. Dengan akar yang kuat dalam perjuangan demokrasi dan kerakyatan, partai ini telah melalui perjalanan panjang, dari fase pembentukan hingga mencapai puncak kejayaan di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Namun, seiring waktu, citra PDI-P mulai memudar akibat berbagai persoalan internal dan eksternal. Apa yang sebenarnya terjadi, dan bagaimana partai ini dapat kembali ke jalur kepercayaan publik?

Awal Kebangkitan PDI-P

PDI-P lahir dari semangat perjuangan demokrasi setelah reformasi 1998. Di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, partai ini berhasil menarik perhatian publik, khususnya masyarakat kecil, dengan menawarkan alternatif terhadap dominasi Orde Baru. PDI-P dikenal sebagai partai yang menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Nama PDI-P semakin melambung ketika Joko Widodo (Jokowi), seorang politisi yang diusung partai ini, memenangkan pemilihan presiden pada 2014 dan terpilih kembali pada 2019. Popularitas Jokowi sebagai pemimpin yang sederhana dan dekat dengan rakyat membawa citra positif bagi PDI-P. Pada masa itu, PDI-P menikmati dukungan luas dari berbagai kalangan, mulai dari akar rumput hingga elit politik.

Kemunduran Citra: Sebuah Realitas Baru

Namun, setelah lebih dari dua dekade mendominasi panggung politik nasional, PDI-P menghadapi tantangan besar dalam menjaga kepercayaan rakyat. Sejumlah masalah yang mencuat selama beberapa tahun terakhir menjadi faktor utama penurunan citra partai ini.

1. Pemecatan Anggota Berpengaruh

Salah satu peristiwa yang menghebohkan adalah pemecatan 27 kader PDI-P pada akhir 2024. Di antara mereka adalah tokoh-tokoh berpengaruh seperti mantan Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution. Pemecatan ini dilakukan karena dianggap tidak sejalan dengan garis perjuangan partai, terutama terkait dengan Pilpres dan Pilkada 2024. Langkah ini memicu kontroversi dan kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk para simpatisan partai. Banyak yang menilai tindakan ini sebagai bentuk otoritarianisme yang berpotensi merugikan partai dalam jangka panjang.

2. Kasus Harun Masiku

Kasus Harun Masiku menjadi titik balik yang mencederai integritas PDI-P. Harun, seorang calon anggota legislatif dari PDI-P, diduga terlibat dalam kasus suap terkait penggantian antar waktu (PAW) anggota DPR. Nama Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, ikut terseret dalam kasus ini. Meski kasus ini terjadi beberapa tahun lalu, kehadirannya kembali dalam pemberitaan pada 2024 memperburuk citra partai. Publik mempertanyakan komitmen PDI-P terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan transparansi.

3. Sikap Kepemimpinan Megawati

Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri juga menjadi sorotan. Beberapa pihak menilai bahwa Megawati terlalu dominan dan kurang memberikan ruang bagi kader muda untuk berkembang. Sikap yang dianggap jumawa dan tidak akomodatif terhadap kritik internal menciptakan kesan bahwa partai ini kurang inklusif. Pernyataannya yang kontroversial, seperti menyebut pemimpin yang "haus kekuasaan," yang diduga ditujukan kepada Jokowi, semakin memperuncing hubungan internal partai.

Dampak pada Dukungan Publik

Berbagai masalah tersebut berdampak langsung pada penurunan kepercayaan publik terhadap PDI-P. Survei terbaru menunjukkan bahwa elektabilitas partai ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kasus Harun Masiku, pemecatan kader, dan konflik internal menjadi isu yang terus diingat publik dan merusak citra partai.

Banyak pendukung setia PDI-P yang merasa kecewa dan mempertanyakan arah perjuangan partai ini. Jika situasi ini tidak segera diatasi, PDI-P berisiko kehilangan basis pendukungnya, terutama di kalangan pemilih muda yang semakin kritis terhadap integritas dan transparansi partai politik.

Langkah Perbaikan: Sebuah Kebutuhan Mendesak

Untuk mengembalikan citra positifnya, PDI-P perlu mengambil langkah-langkah strategis yang berani dan nyata. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan:

1. Reformasi Internal

PDI-P perlu melakukan reformasi internal yang menyeluruh. Memberikan ruang lebih besar bagi kader muda untuk berkontribusi dan mengelola partai adalah langkah awal yang penting. Selain itu, transparansi dalam pengambilan keputusan harus ditingkatkan untuk mengembalikan kepercayaan kader dan simpatisan.

2. Penyelesaian Kasus Hukum

PDI-P harus menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum dengan mendorong penyelesaian kasus-kasus yang melibatkan kadernya, termasuk kasus Harun Masiku. Langkah ini akan menunjukkan bahwa partai ini tidak mentoleransi pelanggaran hukum, terlepas dari siapa yang terlibat.

3. Kepemimpinan yang Lebih Inklusif

Megawati Soekarnoputri perlu membuka diri terhadap kritik dan masukan, baik dari internal maupun eksternal. Kepemimpinan yang inklusif dan adaptif akan membantu PDI-P menghadapi tantangan zaman dan menarik kembali simpati publik.

4. Penguatan Nilai-Nilai Kerakyatan

PDI-P harus kembali ke akar perjuangannya sebagai partai yang membela rakyat kecil. Program-program yang konkret dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat akan menjadi modal penting untuk membangun kembali kepercayaan publik.

PDI-P telah membuktikan dirinya sebagai kekuatan politik yang signifikan di Indonesia. Namun, berbagai persoalan yang mencuat belakangan ini menjadi pengingat bahwa kepercayaan publik bukanlah sesuatu yang dapat dianggap remeh. Untuk mempertahankan posisinya sebagai partai besar, PDI-P perlu segera berbenah dan kembali pada nilai-nilai dasar yang menjadi landasan perjuangannya.

Sudah saatnya PDI-P mengambil langkah-langkah nyata untuk meraih kembali hati rakyat. Dengan reformasi internal, komitmen terhadap penegakan hukum, dan kepemimpinan yang lebih inklusif, PDI-P dapat mengembalikan citranya sebagai partai yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat. Masa depan PDI-P ada di tangan para pemimpinnya, dan rakyat menantikan perubahan yang berarti.