Dua Puluh Bentuk Pelanggaran Netralitas Aparatur Negara, Apa Saja?

5.   Memposting pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan:

a. Bakal calon Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/Walikota/ Wakil Walikota

b. Tim sukses dengan menunjukkan / memperagakan/ symbol keberpihakan/ memakai atribut partai politik dan/ menggunakan latar belakang foto (gambar) terkait partai politik/ bakal calon Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/Walikota/ Wakil Walikota;

c. Alat peraga terkait partai politik/ bakal calon (Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/Walikota/ Wakil Walikota

6. Ikut dalam kegiatan kampanye/ sosialisasi/ pengenalan bakal calon Presiden/DPR/ DPD/ DPRD/ Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/Walikota/ Wakil Walikota/ partai politik;

7. Mengikuti deklarasi/ Kampanye bagi suami isteri calon (Presiden/ DPR/ DPD/ DPRD/ Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/Walikota/ Wakil Walikota)

Dengan tidak dalam status cuti di luar tanggungan negara (CLTN)

Bawaslu Gianyar

Pelanggaran disiplin

1. Memasang spanduk/ baliho/ alat peraga lainnya terkait calon peserta pemiliu dan pemilihan;

2. Sosialisasi/ kampanye Media Sosial/ Online Calon  (Presiden/ DPR/ DPD/  DPRD/ Gubernur/  Wakil Gubernur/ Bupati/  Wakil Bupati/ Walikota/  Wakil Walikota)

3. Melakukan pendekatan kepada:

a. Partai politik sebagai Bakal Calon (Presiden/ DPR/ DPD/ DPRD/ Gubernur/ Wakil Gubernur/  Bupati/  Wakil Bupati/ Walikota/ Wakil Walikota);

b. Masyarakat (bagi independent sebagai Bakal calon (DPD/ Gubernur/  Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/ Walikota/  Wakil Walikota)

Dengan tidak dalam status cuti.

4. Menghadiri deklarasi/ kampanye pasangan calon dan memberikan tindakan/ dukungan keberpihakan

5. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik