Polemik Pembangunan PLTPB Baturraden, Jawa Tengah

Potensi panas bumi di Indonesia cukup besar yakni mencapai 28.170 Mw atau sekitar 40% dari total potensi panas bumi di seluruh dunia. Tingginya potensi tersebut tidak berbanding lurus dengan pemanfaatannya, yaitu baru mencapai angka 1.179 Mw.

Panas bumi merupakan sumber energi baru terbarukan yang memiliki banyak manfaat, seperti bersifat ramah lingkungan, tidak dapat ditransport dalam bentuk energi lain kecuali listrik yang mana sangat cocok dan ideal untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan energi listrik lokal. 

Hal tersebut selaras dengan permintaan listrik yang semakin naik dari tahun ke tahun, dengan pertumbuhan rata -rata mencapai 7% per tahunnya. 

Tingginya permintaan listrik mengakitbatkan adanya kekurangan pasokan tenaga listrik pada beberapa daerah khususnya pada daerah terpecil dan pedesaan.

Menilik dari permasalahan di atas, sudah banyak terobosan upaya yang dilakukan pemerintah untuk melakukan transisi energi atau pemanfaatan energi alternatif. Salah satu energi yang sedang dikembangkan yaitu energi geothermal atau panas bumi. 

Geothermal adalah salah satu alternatif pengganti energi minyak bumi yang potensial dan tepat, dimana hal tersebut juga didukung dengan banyaknya gunung di Indonesia. Jumlah gunung di Indonesia mencapai angka 500, yang mana 130 diantaranya masih dalam status aktif.

Salah satu energi geothermal yang sudah dimanfaatkan yaitu energi geothermal pada lerenng gunung slamet yang sudah dimulai sejak tahun 2016 oleh PT. SAE sebagai penggarapnya. 

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Baturaden memiliki wilayah kerja di Gunung slamet yang meliputi wilayah kabupaten brebes dan banyumas dengan Potensi wilayah kerja sebesar 280 Mw.

Pengerjaan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi baturaden yang dilakukan oleh perusahaan PT. SAE tidak berjalan dengan mulus, terdapat beberapa pro kontra yang datang dari pihak eksternal maupun internalnya, yaitu dalam hal perencanaan eksplorasi yang mana tidak berjalan sebagaimana mestinya serta mengalami kendala. Hal tersebut dikarenakan dua titik sumur hasil pengeboran yaitu pada titik H dan F tidak menghasilkan energi yang cukup. 

Bahkan hasil pengeboran di sumur F dinyatakan gagal, sedangkan sumur H dalam status maintance. Kegagalan tersebut diakibatkan teknologi yang kurang memadahi, sehingga dibutuhkan teknologi lebih lanjut dalam pembuatan dan pengembangan pembangkit geothermal.  

Kementerian ESDM pada tahun 2017 mencatat total investasi yang dibutuhkan dalam pengembangan PLTP Baturaden ini sebesar US$900 juta, dimana untuk tahap eksplorasi membutuhkan dana sekitar US$75 juta (Anggara, 2021).

Kemudian Pelaksanaan penggarapan yang tidak mematuhi atau tidak sesuai dengan prosedur sehingga mengakibatkan adanya berbagai dampak buruk yang terjadi pada wilayah gunung slamet khususnya pada masyarakat sekitar. 

Dampak yang terjadi yaitu meliputi banjir bandang yang terjadi disekitar kabupaten banyumas, hingga pemalang, tegal, brebes dan purbalingga yang sangat merugikan masyarakat setempat, penebangan hutan diarea lereng gunung slamet yang cukup luas juga menjadi momok serius masyarakat akan kebutuhan air bersih atau bencana tanah longsor. 

Penenbangan hutan yang dilakukan merupakan proyek resmi pemerintah yang sudah dilegalkan, namun harapan masyarakat yang dirasa tidak terpenuhi dan menimbulkan dampak cukup banyak,  memicu berbagai polemik. Di sisi lain, Sebagian besar pendapatan masyarakat yang bersumber dari pertanian dan wisata alam terancam musnah.

Dengan berbagai polemik diatas, pada 23 april 2021 salah satu investor PT SAE yaitu STEAG PE GmbH Jerman sebagai pemegang saham terbesar PT Sejahtera Alam Energy (SAE) mengumumkan telah menjual sahamnya pada proyek PLTPB Baturraden, Jawa tengah kepada PT Nirwana Suci Abadi, dimana pembelian saham terebut mencapai 89% dari perusahaan STEAG PE GmbH Jerman. Pengambilan saham telah mendapatkan persetujuan dari seluruh pemegang saham pada acara rapat umum pemegang saham luar biasa pada 20 April 2021.

Diharapkan pembangunan PLTPB Di Baturraden, Jawa Tengah tidak berdampak buruk pada lingkungan, ekonomi, maupun kehidupan berkelanjutan masyarakat.