Salah Satu Masalah Hukum Ekonomi Syariah yang Ada di Masyarakat yang Sedang Viral

Norma-norma ini berperan penting dalam memastikan bahwa praktik P2P lending di Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan hukum yang berlaku.

* Tentukan apa aturan-aturan hukum yang terkait dengan kasus hukum ekonomi syariah yang sedang viral

Dalam konteks P2P lending yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, beberapa aturan hukum yang relevan meliputi:

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK): 

Mengatur tentang penyelenggaraan layanan keuangan, termasuk P2P lending, dan memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengawasi dan mengatur praktik ini.

Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi: 

Menetapkan ketentuan mengenai izin, kewajiban penyelenggara, serta perlindungan konsumen dalam P2P lending.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI): 

Fatwa tentang P2P lending dan produk keuangan syariah lainnya yang menjelaskan batasan dan prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: 

Mengatur hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan.