Peran Muhammadiyah dalam Politik Pemerintahan Indonesia

 

Banyak tokoh muslim yang berpengaruh dalam kehidupan bangsa dan negara, dilihat dari peran para ulama dalam sistem politik pemerintahan di Indonesia. Dikutip dari buku M. Tolchah Hasan 'Islam dalam Perspektif Sosial Budaya' ulama dan tokoh agama sebagai bagian dari civil society dalam politik, dimana mencakup 4 aspek utama, yaitu: Aspek intelektual, mengenai seberapa luas pengetahuan yang dimiliki terutama ilmu keagamaan beserta penilaian dari masyarakat; Aspek fungsional, berhubungan dengan seberapa terjunnya seorang ulama dalam menangani permasalahan khalayak umum; Aspek status sosial, tentang seberapa kuat keberadaannya dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat secara individu maupun golongan; dan Aspek kekerabatan, yaitu keahlian ulama untuk mengikat tali silaturrahmi individu dengan individu, individu dengan golongan, atau bahkan golongan dengan golongan.[5]

 

Sebelum Indonesia merdeka, terjadi banyak perlawanan sengit oleh umat islam untuk terbebas dari jajahan kolonial Belanda. Contohnya adalah Perang Paderi (1821-1827), Perang Diponegoro (1825-1830), Perang Aceh (1873-1903).[6] Seluruh peperangan tersebut dilandasi semangat jihad dan sikap nasionalisme untuk mengusir penjajah.[7]Pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, perjuangan rakyat Indonesia dilanjutkan di era Orde lama (1945-1966) yang dipimpin Soekarno. Pada era ini, bangsa Indonesia terbagi dalam 2 paham, yaitu nasionalis sekuler dan nasionalis islam. Namun, tidak banyak orang sadar akan perjuangan para umat islam dalam pengusiran penjajah di Indonesia sebelum kemerdekaan.[8] 

 

Di masa pra Orde Baru, Kembali para ulama menunjukkan perannya dengan kemunculan Gerakan tajdid di akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20-an. Banyak organisasi islam yang bermunculan, seperti Syarekat Dagang (1909), Syarekat Islam (1909), Muhammadiyah (1912), Tawalib (1918), Persatuan Islam (1923), dan Nahdlatul Ulama (1926). [9]

Bentuk Negara Indonesia dengan ideologi Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh K.H. Ahmad Siddiq. Umat islam diharapkan dapat meneruskan pengembangan tertib sosio-politik yang adil, demokratis, dan egaliter berlandaskan nilai akhlak dan budi pekerti tinggi.[10]

 

Peran Muhammadiyah dalam Politik Pemerintahan Indonesia

 

Sesuai dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, Muhammdiyah ikut andil dalam kegiatan pengawasan politik. Apabila kebijakan politik menyeleweng dari syariat islam, maka Muhammadiyah berkewajiban mengingatkan agar kembali menjadi politik yang menyejahterakan kehidupan umat. Seperti halnya hasil wawancara dengan Prof. Dr. H. Asmuni, M.A. selaku Ketua Pengurus Muhammadiyah Wilayah Sumatera Utara Periode 2010-2015, beliau menjawab sebuah kebenaran apabila Muhammadiyah terus update mengenai jalannya dunia politik pemerintahan Indonesia sembari melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Selain itu, Muhammadiyah juga berusaha mengarahkan kehidupan politik yang menyejahterakan umat. Namun, kembali pada prinsip dasar Muhammadiyah sebagai organisasi yang berafiliasi social Muhammadiyah berusaha untuk tidak terjun langsung dalam pelaksaan kuasa politik.Click or tap here to enter text.