Peran Muhammadiyah dalam Politik Pemerintahan Indonesia

            Organisasi Islam yang pertama kali dibentuk di Indonesia adalah Jami'at Khair yang didirikan di Jakarta pada tanggal 17 juli 1905. Kemudian muncul Syarikat Islam yang didirikan oleh K.H. Samanhudi pada tahun 1905 di Solo. Kemudian pada tahun 1912, muncullah organisasi Islam Muhammadiyah dengan pendirinya yaitu K.H. Ahmad Dahlan. Berikutnya pada tahun 1926, Nahdlatul Ulama (NU) lahir dengan pendirinya yang bernama K.H. Hasyim Asy'ari di jawa timur. Di tahun yang sama juga berdiri Pesantren Gontor di Ponorogo, selanjutnya di tahun 1923 berdiri Persatuan Islam di Bandung.

Muhammadiyah mendirikan sekolah pada zaman belanda dengan berbagai macam tingkatan, mulai dari MI (untuk jangka sekolah 3 tahun), Wustha (untuk jangka pendidikan 3 tahun), Mu'allimin (khusus untuk laki-laki dengan jangka 5 tahun), Mu'allimat (khusus untuk perempuan dalam jangka yang sama dengan Mu'allimin), hingga Kulliyatul Muballighin (untuk jenjang perguruan tinggi dalam jangka waktu 5 tahun). Muhammadiyah melakukan integrasi ilmu pengetahuan umum dengan ilmu agama, yang bertujuan untuk membentuk karakter umat muslim yang memiliki budi pekerti luhur, alim dan beragama, memiliki pandangan yang luas, serta memahami masalah-masalah keduniaan serta memiliki jiwa perjuangan bagi kemajuan masyarakat. Sistem pendidkan yang dianut Muhammadiyah adalah bahwa manusia akan sanggup mencapai derajat kesungguhan iman dan ketaqwaan, apabila ia mempunyai ilmu pengetahuan yang dalam. Pendidikan bagi Muhammadiyah merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan organisasi sosial dan keagamaan.

Banyaknya fanatisme umat Islam di Indonesia, turut melatarbelakangi terbentuknya Muhammadiyah untuk membuka lebih luas wawasan keagamaan umat islam. Pada mulanya, pergerakan Muhammadiyah terbatas di daerah Kauman Yogyakarta. Hingga pada tahun 1920, kegiatan ini diperluas hingga meliputi seluruh pulau jawa hingga keseluruh Indonesia pada tahun 1921. Di bidang Pendidikan, Muhammadiyah juga mendirikan organisasi cabang yang diberi nama Aisyiyah pada tahun 1918, yang diperuntukkan bagi para wanita. Berlanjut pada tahun 1922, Muhammadiyah mendirikan Hizbul Wathan dan majelis lainnya.

Sebagai organisasi nasional, Muhammadiyah melandaskan kiprahnya di nusantara pada 9 khittah perjuangan. (Thohari, 2005). Besarnya kontribusi Muhammadiyah bagi negara, menjadikan Muhammadiyah terkenal karena tetap aktif dan eksis di usianya yang telah lebih dari 106 tahun.  Dengan sifatnya yang sangat terbuka dan mampu bekerja sama serta tidak terikat oleh suatu golongan tertentu, Muhammadiyah mampu menyebar ke seluruh tanah air.

            Dalam membangun peradaban, Muhammadiyah memiliki peran sebagai organisasi yang tetap memiliki tradisi dan keunggulan dalam melakukan aktifitasnya. Salah satu ciri Muhammadiyah dalam gerakan berorganisasi adalah untuk menentukan langkah kedepannya dapat melalui tahapan program yang mempunyai tujuan yang jelas dalam bentuk visi, yaitu pernyataan tentang kondisi dan arah yang ingin dituju dan mampu mencapai pada periode tertentu. Muhammadiyah tidak berhenti untuk berkiprah dan aktif dalam berbagai bentuk aksi nyata.Click or tap here to enter text.

            Tipe pendidikan yang diambil oleh Muhammadiyah adalah model persatuan antara sistem sekolah belanda dan sistem pesantren. Dengan adanya konsep ini, Muhammadiyah mampu mencetak generasi sebagai "ulama-intelektual" atau "intelektual-ulama". Serta menjadikan generasi yang utuh bukan hanya generasi yang mengalami "split-personality". Menurut pandangan K.H Ahmad Dahlan bahwa agama harus saling mendukung dengan sejalannya ilmu pengetahuan. (Rusydi). Visi dan misi Muhammadiyah dirumuskan untuk melahirkan gerakkan yang terarah dalam 4 bidang, yaitu: (a) Bidang keagamaan, mengajarkan aqidah, ibadah, akhlak dan mu'amalah berasaskan Al-Qur'an dan sunnah, dengan mendirikan masjid dan mushola sebagai tempat sarana ibadah., (b) Bidang Pendidikan, yang berorientasi pada integrasi ilmu umum dengan ilmu agama., (c) Bidang sosial dan masyarakat, meliputi aktifitas dalam bentuk amal usaha pada rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, balai pengobatan, serta panti asuhan., dan (d) Bidang politik, dimana Muhammadiyah bukanlah partai dan underbouw partai politik, namun lebih pada penyusunan panduan etika moral dan akhlakul karimah dalam berpolitik.

Salah satu pembaharuan Muhammadiyah dalam bidang pemikiran adalah perluasan pemikiran dan wawasan dalam melaksanakan ajaran yang berhubungan dengan mu'amalah duniawiyah yang dibolehkan syara atau modernisasi pengelolaan dunia sesuai dengan ajaran islam. Visi misi Muhammadiyah mengandung unsur bahwa pendidikan untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam rangka menghadapi tantangan di masa depan. [1]

 

Peran Muhammadiyah Dalam Pembentukan Politik Pemerintahan Indonesia

 

Menurut Dhiauddin Rais politik islam menuntun umatnya untuk tetap menjalankan perintah Allah dalam pelaksanaan sistem kenegaraan dan pemerintahan, berupa sistem kehidupan yang complete dan universal.[2] Politik tidak hanya memikirkan kepentingan nasional, namun juga terkait dengan kepentingan internasional yang berhubungan dengan kesejahteraan umat.[3] Politik nasional atau politik dalam islam adalah penataan sistem pemerintahan, penjalanan tugas-tugasnya, rincian hak dan kewajiban, hingga sistem pengawasan terhadap keputusan pemimpin apakah sesuai dengan syariat islam atau tidak.[4]