Jokowi Kembali Mainkan Langkah Catur

Nah, untuk mengamankan itu semua, salah satu caranya adalah dengan tetap melaksanakan pilkada pada tahun 2024 mendatang. Seperti pernah saya kupas pada artikel sebelumnya, paling tidak ada dua keuntungan besar yang bisa diperoleh PDI-P. 

Pertama, kemungkinan lawan pasangan calon yang diusung PDI-P tidak akan terlalu kuat secara elektabilitas maupun popularitas. Tidak dipungkiri, sejauh ini kandidat yang dianggap potensial menggagalkan niat PDI-P kembali berkuasa, hanya satu nama. Yakni, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. 

Nama Anies begitu diperhitungkan dengan catatan Prabowo Subianto masih tetap menjadi mitra koalisi seperti yang telah diwacanakan selama ini. 

Kenapa Anies? Karena dia memiliki panggung politik yang amat strategis sebagai Gubernur DKI Jakarta. Di sana telah ada segalanya demi mendapatkan popularitas dan elektabilitas. Salah satu yang utama tentu saja sorotan kamera para pewarta. 

Sebagai penguasa etalase negara, apapun selalu menarik perhatian para kuli tinta untuk mempublikasikannya. Terlebih, Anies adalah salah satu kepala daerah yang kerap disebut sebagai media darling. Jadi, dengan sering menjadi bahan berita, maka popularitas adalah garansi. Tinggal bagaimana dia memikirkan cara untuk meraih simpati publik. 

Namun, semua itu tidak akan bisa terwujud apabila pilkada DKI Jakarta akhirnya digelar pada tahun 2024. Sebab, pada tahun itu Anies Baswedan tidak lagi menjabat. Masa jabatan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini akan habis pada tahun 2022 mendatang. Artinya, setelah itu Anies akan menganggur dan tidak lagi memiliki panggung politik. 

Apabila Anies tidak memiliki panggung politik, hampir dipastikan bakal sulit baginya mempertahankan elektabilitas dan popularitasnya. Bisa sih elektabilitasnya tidak terlalu menukik tajam. Asal, di penghujung masa akhir jabatannya, Anies mampu meninggalkan kesan yang sangat positif di mata masyarakat. Dengan demikian, dia akan selalu diingat dan dikenang. 

Jika di akhir jabatannya malah membuat blunder, tak salah rasanya bila Anies Baswedan mengucapkan "Selamat tinggal pilpres 2024". Sebab, belum tentu ada partai politik yang mau meliriknya. 

Bagi PDI-P, bila itu terjadi tentu saja  bakal menjadi keuntungan besar. Kekuatan Anies Baswedan telah mampu dilumpuhkan. 

Kedua, bila pilkada digelar pada tahun 2024, otomatis kursi kepala daerah yang habis masa jabatan pada tahun 2022 dan 2023 akan diisi oleh pelaksana tugas yang ditunjuk langsung oleh Kementrian Dalam Negeri. Nah, hal ini menjadi peluang PDI-P sebagai partai penguasa untuk mempengaruhi Menteri Dalam Negeri agar menempatkan orang-orang yang bisa mengamankan kepentingan partai. 

Dalam hal ini, para pelaksana tugas akan diberi mandat khusus mengarahkan masyarakat yang dipimpinnya untuk menentukan pilihannya sesuai dengan keinginan PDI-P atau "pemerintah".