Adapun sebelumnya, komisaris utama perusahaan ini yakni Agus Suhartono juga merupakan mantan Panglima TNI yang menjabat pada 2010-2013. Dia merupakan seorang pensiunan dari TNI Angkatan Laut.
Itulah deretan para perwira tinngi TNI Polri yang sudah dipercaya Erick Tohir untuk mengurus perusahaan-perusahaan pelat merah. Bukan mustahil, kebijakannya ini akan terus berlangsung untuk menempati pos-pos lainnya di BUMN.
Pertanyaannya, mengapa Erick Tohir lebih mempercayakan jabatan tinggi di BUMN kepada para perwira tinggi TNI Polri? Apakah, dia sudah kekurangan kafasitas kalangan profesional?
Dalam hipotesa sederhana penulis, kepercayan Erick Tohir terhadap para perwira tinggi TNI Polri boleh jadi bahwa dia merasa sosok-sosok yang memiliki basis militer memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat serta tegas dan pastinya disiplin.
Seperti diketahui, di kemiliteran adalah hal mutlak bagi setiap anggota untuk benar-benar bersikap disiplin dan memiliki ketegasan. Maka, kedua unsur ini telah mulai diterapkan sejak awal bergabung dengan dunia militer. Baik itu TNI maupun Polri.
Nah, dengan jiwa-jiwa kepemimpinan kuat dan disiplin tinggi yang sudah melekat pada perwira tinggi ini bisa membawa perusahaan-perusahaan BUMN yang boleh dikatakan masih banyak carut marut bisa dibenahi. Tentu saja, jiwa tegas dan disiplin tinggi ini juga bisa menular terhadap jajaran yang berada di bawahnya.
Dengan demikian harapannya Erick Tohir bisa membawa kementriannya jauh lebih baik bisa tercapai dan di rasakan manfaatnya. Baik itu oleh bangsa dan negara maupun masyarakat.
Namun, direkrutnya para perwira tinggi TNI Polri di jabatan sipil, termasuk di perusahaan pelat merah bukan tanpa tantangan.Â
Mereka (para perwira tinggi TNI Polri. Red) harus dipastikan mampu menguasai pos yang ditempatinya. Sebab jika tidak justru akan menjadi blunder. Alih-alih menjadi lebih baik malah semakin ambyar karena top manajemennya tak menguasai masalah.
Selain itu, penulis berharap sebelum adanya rekruitmen TNI Polri ke lingkatan jabatan sipil, sepertinya harus ada penekanan pada dua hal utama.
Pertama, masuknya para perwira tinggi TNI untuk menjabat pada jabatan sipil dimungkinkan sepanjang sejalan dengan undang-undang dan semangat pembangunan demokrasi.Â
