Bagaimanapun, krisis pandemi covid-19 dan segala dampaknya bukanlah mutlak tanggung jawab Presiden semata, melainkan seluruh elemen masyarakat tanah air.
Terlepas hasilnya belum maksimal, Presiden Jokowi telah berupaya untuk melakukan proteksi terhadap masyarakat agar terhindar dari pandemi covid-19. Pun dengan Perppu Nomor 1 tahun 2020 yang banyak dikritisi, rasanya bukan pula sebagai bentuk arogansi Jokowi sebagai pemimpin.
Pastinya, Presiden Jokowi mempunyai alasan jelas kenapa sampai harus menerbitkan Perppu dimaksud. Artinya kalaupun memang dipandang salah dan tidak pro rakyat. Rasanya masih terlalu dini jika harus dimakzulkan.
Dalam pemikiran penulis, masih ada cara lain yang lebih bijak. Seperti menempuh upaya hukum. Katakanlah berupa judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Bahu Membahu Melawan Krisis
Perlu diingat bahwa krisis akibat pandemi covid-19 ini tidak hanya dialami oleh negara Indonesia, tetapi oleh banyak negara di belahan lainnya. Bahkan, di negara lain, seperti Amerika Serikat, Italia, Rusia, Inggris, Brasil, Equador dan lainnya dampak dari mewabahnya virus corona ini bisa jadi jauh lebih larah.
Namun begitu tidak terdengar isu-isu pemakzulan. Ya, memang kalau sekedar disalahkan sih cukup banyak juga. Tapi itu wajar, karena seorang pemimpin adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap situasi yang terjadi di negaranya.
Oleh karena itu, jalan satu-satunya agar kita bisa melewati krisis ini adalah dengan kerjasama yang baik dari segenap elemen masyarakat tanpa kecuali. Baik itu mulai dari tingkat pemerintah pusat, daerah, tokoh masyarakat dan lapisan lainnya.
Dalam hal ini biarkan pemerintah memikirkan cara bagaimana keluar dari krisis ini. Tentu saja cara yang diambil oleh pemerintah ini benar-benar tegas dan tidak memebabani masyarakat namun efektif. Sementara kita masyarakat hanya cukup mematuhinya.
Jangan lagi ada saling salah menyalahkan. Karena itu bukannya akan membereskan masalah tapi justru malah memperkeruh suasana, yang akhirnya segala peraturan atau kebijakan yang dibuat pemerintah pun hanya jalan di tempat dan akhirnya ambyar.
Salam
