Betapa tidak, di saat pemerintah pusat seperti masih kebingungan menentukan langkah dan kebijakan, Anies Baswedan sudah berani memutuskan untuk menutup tempat-tempat rekreasi di Jakarta, untuk kemudian di susul dengan meliburkan kegiatan belajar mengajar di sekolah, baik formal maupun non formal.
Sontak kebijakan berani Anies ini banyak didukung banyak pihak. Dia dianggap cepat tanggap dan tegas dalam bersikap dalam melindungi rakyatnya dari penyebaran virus asal Wuhan, Cina dimaksud.
Namun, selain banyak pujian dan apresiasi, ternyata ada juga pihak yang kurang senang. Kebijakan Anies ini dinilainya sebagai akal-akalannya untuk mendapatkan simpati publik. Meski, memang tak dipungkiri beberapa pendukung Anies pun ada yang memanfaatkan momentum baik tersebut untuk menyeretnya ke ranah politik Pilpres 2024.
Dalam hal ini, menurut pendukungnya, Anies dianggap sebagai sosok atau figur yang tepat sebagai pemimpin bangsa Indonesia.
Rupanya, hal itu membuat pemerintah kurang nyaman. Terbukti, sejak banyaknya dukungan terhadap Anies, pemerintah pusat seperti baru terbangun dari tidurnya. Mereka pun cepat mengambil langkah-langkah jelas. Meski maaf, mengekor dengan apa yang telah dilakukan Anies Baswedan.
Ya, dalam hal ini pemerintah pusat pun mulai memerintahkan untuk menutup tempat keramian dan meliburkan sekolah, untuk kemudian populer sebutan social distancing, physical distancing dan work from home.
Dari situ pemerintah mulai mengambil alih kendali dengan membuat beberapa langkah kebijakan lainnya. Seperti membentuk tim percepatan penanganan wabah covid-19 berupa gugus tugas yang dipimpin langsung oleh Ketua BNPB, Doni Munardo.Â
Dan pada akhirnya lahirlah aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang disempurnakan dengan pedoman teknisnya berupa Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 tahun 2020.
Tak hanya itu, terakhir pemerintah juga mengeluarkan aturan baru, yaitu larangan mudik. Semua itu dilakukan dengan satu alasan, yakni memutus rantai penyebaran virus corona di tanah air.
Di lain sisi, pemerintah kerap menjegal kebijakan-kebijakan Anies Baswedan. Beberapa diantara yang cukup ramai diperbincangkan adalah ditolaknya permohonan karantina wilayah dan ditolaknya permohonan pemberhentian sementara operasional Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line.
Dalam pandangan penulis, boleh jadi Anies gagal mewujudkan keinginannya atau kebijakannya tersebut. Tapi di sisi lain diakui ataupun tidak, lagi-lagi Anies telah memenangkan simpati publik.
